172 Warga Lembah Kamuu di Papua Meninggal

Tanggal : 29 Juli 2008
Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/29/01401384/172.warga.lembah.kamuu.di.papua.meninggal.karena


JAYAPURA, KOMPAS - Sebanyak 172 orang dewasa dan anak-anak meninggal akibat kolera di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, sepanjang April hingga 21 Juli 2008. Sejauh ini belum tampak langkah nyata dari pemerintah setempat untuk mengatasi hal tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Kemah Injili Gereja Masehi Indonesia Pendeta Benny Giay, Ketua KPKC Sinode Gereja Kristen Injili Pendeta Dora Balubun, Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura Fr Saul Wanimbo Pr, serta Direktur SKP Keuskupan Timika Br Budi Hermawan OFM, Senin (28/7) di Jayapura.

Benny Giay mengatakan, penyakit itu menyebar di 17 kampung pada dua distrik di Lembah Kamuu dan dua kampung di satu distrik di Paniai. Lembah Kamuu yang semula masuk Kabupaten Nabire kini masuk Kabupaten Dogiyai setelah pemekarannya diresmikan akhir Juni lalu.

Para pemimpin agama itu menyayangkan Pemerintah Kabupaten Nabire, selaku kabupaten induk, dan Pemerintah Provinsi Papua yang belum melakukan tindakan nyata dalam menangani kasus tersebut.

Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Jayapura, Dr Neles Tebay Pr, mengatakan, saat ini masyarakat marah dan curiga ada unsur kesengajaan pemerintah untuk membiarkan penyakit itu agar masyarakat asli meninggal. Amarah warga diwujudkan dengan perusakan dan pembakaran kios pendatang di Moanemani.

Budi Hermawan mengatakan, gereja menerjunkan tim medis Yayasan Caritas Timika ke lokasi. Dokter yayasan melaporkan, warga terkena diare dan kolera. Namun, terbatasnya kemampuan sumber daya dan biaya membuat penyakit itu belum teratasi.

Permintaan pihak gereja untuk bertemu Gubernur Barnabas Suebu untuk melaporkan hal itu belum bisa terlaksana karena gubernur dan wakil gubernur sedang turun kampung.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Bagus Sukaswara yang berada di Boven Digul mendampingi gubernur turun kampung saat dihubungi menyatakan, pihaknya telah menurunkan tim beberapa kali untuk menangani kasus tersebut sejak akhir April.

Departemen Kesehatan juga turun ke lapangan untuk mengevaluasi dinas kesehatan dalam menangani masalah tersebut. Bagus Sukaswara tidak merinci hasilnya karena belum mendapatkan laporan. (ich)

Enam Kecamatan Jadi Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

Tanggal : 23 Juni 2008
Sumber : Laporan Rumah Praeska

FAJARTAKALAR -- Pemkab Takalar tahun ini telah menyusun program strategi penanggulangan kemiskinan. Ada enam kecamatan yang terletak di wilayah pesisir pantai menjadi sasaran program tersebut.Keenam kecamatan itu adalah Kecamatan Galesong Utara, Galesong Selatan, Galesong, Sanrobone, Mappakasunggu, dan Mangarabombang. Fokus program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) difokuskan di enam kecamatan yang jumlah penduduk miskinnya paling banyak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Takalar, Nirwan Nasrullah menjelaskan, strategi utama penanggulangan kemiskinan dengan cara mengurangi beban hidup masyarakat pada sektor pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, perbaikan perumahan dan permukiman, serta infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, dan energi). Semua sektor itu menjadi fokus utama pemkab tahun ini. "Sektor tersebut plus penataan ruang wilayah dan pengembangan ekonomi lokal akan kami pusatkan di enam kecamatan pesisir pantai. Untuk pendidikan semua anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar hingga 100 persen pada 2012 mendatang," jelas Nirwan, ditemui Senin 23 Juni.

Untuk sektor perumahan dan permukiman, menurunkan proporsi penduduk tanpa akses sumber air minum hingga 50 persen pada 2012, penurunan proporsi penduduk tanpa akses sanitasi dasar hingga 50 persen pada 2012, dan berkurangnya perumahan kumuh hingga 50 persen hingga 2012 mendatang. Selain itu, menerapkan program pendidikan dan kesehatan gratis, gerakan pengembangan beras, jagung, ubi kayu, dan rumput laut. "Intinya ada gerakan pembangunan masyarakat desa pantai (gerbang masa depan). Sebab Pemkab Takalar mempunyai sasaran untuk mengurangi jumlah penduduk miskin pada 2013 mendatang hingga mencapai 7,9 persen," sebut Nirwan. Sementara Bupati Takalar, Ibrahim Rewa mengatakan, perlu ada penanganan terpadu berkesinambungan yang dilakukan SKPD untuk penanggulangan kemiskinan. Fokus perhatian adalah sarana air bersih dan pendidikan yang masih rawan di pesisir pantai. "Program penanggulangan kemiskinan sudah harus berjalan dalam waktu enam bulan tersisa ini. Saya minta semua SKPD jalankan programnya mulai bulan depan," tegas mantan Ketua DPRD Takalar itu. (ram)