Sumber : http://www.kapanlagi.com/h/0000065333.html
Kapanlagi.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengharapkan industri perikanan nasional tidak lagi menggantungkan pada luar negeri untuk pengadaan armada tangkapnya namun turut berperan dalam pengembangannya.
Usai menutup Rapat Kerja Nasional Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2005 di Jakarta, menteri menyatakan, diperlukan komitmen seluruh kalangan baik pemerintah maupun swasta, termasuk industri perikanan untuk mengembangkan armada perikanan dalam negeri.
"Oleh karena itu industri perikanan juga mesti memanfaatkan armada penangkap ikan dari dalam negeri." katanya.
Menurut dia, selama ini armada perikanan yang didatangkan dari luar, terutama Cina, dirancang untuk menangkap ikan dengan menggunakan "double trawl" akibatnya bisa merusak lingkungan.
Freddy menyatakan, kapal-kapal penangkap ikan yang diproduksi industri perikanan dalam negeri harus dirancang agar tidak merusak lingkungan guna menjaga kelestarian sumberdaya laut.
Sementara itu Dirjen Perikanan Tangkap Husni Manggabarani menyatakan, pengembangan kapal perikanan dan alat penangkap ikan merupakan salah satu prioritas program pembangunan bidang perikanan tangkap pada 2006.
Melalui program tersebut, tambahnya, pihaknya akan melakukan berbagai kegiatan seperti pengembangan teknologi penangkapan produktif dan ramah lingkungan, restrukturisasi armada perikanan nasional, pengembangan alat bantu penangkapan yang ramah lingkungan.
Standardisasi sarana perikanan tangkap, penyiapan rancangan dasar kapa dan alat tangkap ikan sebagai percontohan, pembangunan prototipe kapa spesifik daerah penangkapan dan target spesies serta penerapan standar kapa dan alat penangkap ikan.
Tekan Kemiskinan
Pada kesempatan tersebut menteri juga menyatakan, pemerintah menargetkan mampu menekan tingkat kemiskinan pada masyarakat nelayan hingga mencapai 10,2 juta orang pada 2009 dari saat ini sebanyak sekitar 30 juta orang.
"Jumlah penduduk miskin di tanah air saat ini sekitar 47 juta jiwa yang mana 60 persen diantaranya merupakan masyrakat pesisir dan diharapkan pada 2009 hanya 7,5 persen," katanya.
Menurut dia, kemiskinan masyarakat pesisir bersifat multi dimensi dan ditengarai disebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan infrastruktur.
Selain itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan serta budaya dan gaya hidup masyarkat pesisir yang cenderung boros.
Freddy menyatakan, upaya untuk menekan angka kemiskinan masyarakat pesisir dilakukan dengan menarik investor asing mengembangkan usaha di sektor perikanan di tanah air sehingga mampu membuka lapangan kerja bagi masyarkat pesisir.
