Warga Pesisir Masih Miskin

Tanggal : 24 Oktober 2007
Sumber : http://www.ppk.lipi.go.id/informasi/berita/berita_detil.asp?Vnomer=835

TASIKMALAYA, (PR).- Tantangan yang mesti dihadapi oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) mendatang, adalah mengatasi ketertinggalan serta kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Jabar di daerah pesisir pantai selatan. Mulai dari daerah pantai yang masuk daerah Kab. Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya hingga Ciamis.

"Sudah sejak lama daerah pesisir selatan ini, mengalami ketertinggalan. Akibatnya, daerah ini menjadi gudang kemiskinan, penyebaran penyakit menular, dan masalah-masalah lainnya. Kondisi tersebut mesti ditangani secara serius dan menjadi skala prioritas gubernur yang akan datang," kata Eka Santosa, anggota DPR RI kepada "PR" Selasa (23/10), usai silaturahmi di Singaparna, Kab. Tasikmalaya.

Menurut Eka Santosa yang juga mantan Ketua DPRD Jabar, ketertinggalan daerah pesisir selatan karena infrastruktur jauh tertinggal dengan daerah tengah atau utara Jabar. Seperti jalan utama Jabar selatan, yang menghubungkan pesisir, antara satu daerah dan daerah lain mulai Cianjur hingga Ciamis, sampai sekarang belum juga tuntas.

Selain itu, proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah ke masyarakat pesisir selatan juga lemah. Begitu pula alat tangkap untuk nelayannya, masih jauh dari peralatan teknologi memadai. Bahkan, di daerah Garut dan Tasikmalaya, masih ada nelayan yang melaut menggunakan bekas ban dalam mobil.

Hal lainnya, kepemilikan lahan mereka sempit atau petani gurem. Sementara, lahan-lahan atau tanah negara yang mestinya bisa dimanfaatkan oleh rakyat, jutsru sudah berada di tangan bekas penguasa maupun investor. Namun sampai sekarang, tanah itu malah telantar atau tidak digarap.

Oleh karena itu, kata Eka Santosa, tidak bisa disalahkan, ketika warga Garut yang tinggal di selatan, minta memisahkan diri atau membentuk daerah otonom. Lalu, daerah Pangandaran di Kab. Ciamis, juga demikian. "Aspirasi itu, sebagai salah satu cara mereka untuk mengejar ketertinggalan, serta agar pelayanan dari pemerintah daerah, cepat dan terjangkau," katanya.

Ia berharap gubernur yang akan datang, mesti memberikan ruang yang banyak untuk pengembangan daerah otonom di pesisir selatan Jabar.

Wapres Minta Rekonstruksi Pesisir Pantai Padang Dipercepat

Tanggal : 19 Oktober 2007
Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/sumatera/2007/10/19/brk,20071019-109769,id.html

TEMPO Interaktif, Padang:Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar proyek rekonstruksi dan relokasi wilayah dan penduduk pesisir pantai Parupuk Pading, Kecamatan Koto Tengah, Padang segera dimulai.

Tahun ini Wapres meminta agar pembuatan tanggul sepanjang 500 meter dengan anggaran Rp 10 miliar selesai. Upaya ini dilakukan agar gelombang pasang dan abrasi tidak melanda kawasan ini seperti pada September lalu. "Penduduk juga harus segera direlokasi," kata Kalla saat meninjau kawasan abrasi Pantai Parupuk Gading, Jumat (19/10).

Relokasi ini, kata Wapres, dilakukan paling lambat awal tahun depan. Sekitar 1.000 kepala keluarga yang tinggal di sepanjang Pantai Parupuk akan dipindahkan ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang akan mulai dibangun tahun depan di lahan seluas 50 hektare di sekitar area Bandara Tabing Padang. "Dananya nanti dari pusat dan daerah," kata Kalla tanpa menyebutkan besarannya.

Dari data Pemerintah Kota Padang disebutkan gelombang pasang di Parupuk Tabing Padang sepanjang tahun ini tercatat telah merobohkan 498 rumah, membuat 797 rumah rusak dan 1.178 rumah rusak ringan. Kerugian material diperkirakan Rp 278 miliar.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang hadir dalam rombongan meminta agar Pemerintah Kota Padang menyiapkan rencana rekonstruksi dan relokasi kawasan dan penduduk pesisir Parupuk pada Selasa nanti. "Nanti akan kami lihat mana saja prioritasnya," ujar Djoko.

Mengenai pendanaan, menurut Djoko, besarannya akan dihitung dari kebutuhan prioritas dan kemampuan pemerintah pusat dan daerah. "Yang jelas, rekonstruksi dan relokasi itu harus jalan," kata dia.

Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, menyatakan untuk program prioritas, pembuatan tanggul sepanjang Rp 500 meter akan segera dimulai bulan ini. Sedangkan untuk rusunawa akan dimulai tahun depan dengan target pembangunan sampai 14 bulan. "Untuk rusunawa nanti dibangun 15 unit terdiri dari 4 lantai dengan kapasitas 1.500 kepala keluarga," ujar dia.

Menurut Fauzi, pihaknya juga Selasa nanti akan menguraikan program-program untuk antisipasi gempa seperti pembangunan shelter dan jembatan untuk evakuasi gempa. "Total biaya untuk penanganan gempa dan tsunami bisa mencapai Rp 200 miliar," kata dia.

Seusai meninjau lokasi, Wapres juga menyempatkan diri mengunjungi masyarakat sekitar Parupuk yang telah berduyun-duyun menunggu kedatangan Wapres. Wapres menyalami anggota masyarakat dan meminta agar mereka bisa sabar menunggu upaya perbaikan.

Selanjutnya Kalla megunjungi Rumah Sakit M Djamil Padang yang juga terkena gempa. Wapres meminta agar ke depan pelayanan korban gempa terus diperbaiki. Pelayanan masyarakat miskin juga harus ditingkatkan. "Pemerintah pusat akan terus fokus untuk pelayanan terutama mendukung munculnya dokter-dokter spesialis," kata dia.