Tanggal : 29 Juli 2008
Sumber:http://cetak.kompas.com/read/
JAYAPURA, KOMPAS - Sebanyak 172 orang dewasa dan anak-anak meninggal akibat kolera di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, sepanjang April hingga 21 Juli 2008. Sejauh ini belum tampak langkah nyata dari pemerintah setempat untuk mengatasi hal tersebut.
Hal itu diungkapkan Kepala Biro Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Kemah Injili Gereja Masehi Indonesia Pendeta Benny Giay, Ketua KPKC Sinode Gereja Kristen Injili Pendeta Dora Balubun, Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura Fr Saul Wanimbo Pr, serta Direktur SKP Keuskupan Timika Br Budi Hermawan OFM, Senin (28/7) di Jayapura.
Benny Giay mengatakan, penyakit itu menyebar di 17 kampung pada dua distrik di Lembah Kamuu dan dua kampung di satu distrik di Paniai. Lembah Kamuu yang semula masuk Kabupaten Nabire kini masuk Kabupaten Dogiyai setelah pemekarannya diresmikan akhir Juni lalu.
Para pemimpin agama itu menyayangkan Pemerintah Kabupaten Nabire, selaku kabupaten induk, dan Pemerintah Provinsi Papua yang belum melakukan tindakan nyata dalam menangani kasus tersebut.
Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Jayapura, Dr Neles Tebay Pr, mengatakan, saat ini masyarakat marah dan curiga ada unsur kesengajaan pemerintah untuk membiarkan penyakit itu agar masyarakat asli meninggal. Amarah warga diwujudkan dengan perusakan dan pembakaran kios pendatang di Moanemani.
Budi Hermawan mengatakan, gereja menerjunkan tim medis Yayasan Caritas Timika ke lokasi. Dokter yayasan melaporkan, warga terkena diare dan kolera. Namun, terbatasnya kemampuan sumber daya dan biaya membuat penyakit itu belum teratasi.
Permintaan pihak gereja untuk bertemu Gubernur Barnabas Suebu untuk melaporkan hal itu belum bisa terlaksana karena gubernur dan wakil gubernur sedang turun kampung.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Bagus Sukaswara yang berada di Boven Digul mendampingi gubernur turun kampung saat dihubungi menyatakan, pihaknya telah menurunkan tim beberapa kali untuk menangani kasus tersebut sejak akhir April.
Departemen Kesehatan juga turun ke lapangan untuk mengevaluasi dinas kesehatan dalam menangani masalah tersebut. Bagus Sukaswara tidak merinci hasilnya karena belum mendapatkan laporan. (ich)
0 komentar:
Posting Komentar