Penanganan Kesehatan Nelayan Garut Mulai dipedulikan

Tanggal : 31 Desember 2005
Sumber: http://pub.garut.go.id/pub/news/detail/889-penanganan-kesehatan-nelayan-garut-mulai-dipedulikan.html

Kelompok usaha non formal terdiri para nelayan di pesisir pantai selatan Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini penanganan kondisi kesehatannya mulai dipedulikan yang selama ini mereka sama sekali tidak memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM), padahal bekerja dilepas pantai sangat berisiko tinggi.

Maka sebanyak 25 orang pimpinan kelompok nelayan dari Kecamatan Pameungpeuk, Cibalong, Cikelet, Mekarmukti dan Kecamatan Caringin berserta unsur dari Puskesmas-nya masing-masing dan aparat desa, telah diberikan pemahaman secara detail tentang penanganan masalah-masalah yang dihadapi nelayan akibat resiko dari pekerjaannya, kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Dr H. Tjetjep Hariaman MKes kepada garut.go.id, Jumat.

Namun para nelayanpun mengharapkan, penyediaan sarana kesehatan tidak hanya terkonsentrasi sepenuhnya di ibukota Kecamatan Pameungpeuk namun mereka mendesak agar bisa dikembangkan ke arah barat Garut selatan seperti antara lain di Kecamatan Mekarmukti dan Caringin, ujar Tjetjep Hariaman.

Maka solusinya melalui peningkatan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tersedia selama ini menjadu Puskesmas juga dari Puskesmas yang ada menjadi Puskesmas Dengan Tempat perawatan (DTP), sedangkan di Kecamatan Pameungpeuk tetap sesuai dengan rencana akan dibangun sarana rumah sakit, katanya.

Sedangkan untuk adanya jaminan kesehatan nelayan kini tengah direncanakan diproses pengurusan JPKM-nya, merekapun secara bertahap akan terus diberikan pemahaman dan keterampilan pemanfaatan kotak P3K sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan di laut ketika mereka tengah menangkap ikan, katanya.

Meski kini para nelayan dari lima kecamatan di kawasan Garut selatan itu mengusulkan adanya penyediaan dua uniut mobil ambulance, namun tetap diperlukan upaya peningkatan status Puskesmas yang selama ini tersedia di Cijayana maupun daerah terisolir lainnya di wilayah Garut selatan itu, ujar Hariaman menambahkan.

32 Persen Masyarakat Pesisir Hidup Miskin

Tanggal : 28 Desember 2005
Sumber : http://www.balipost.co.id/Balipostcetak/2005/12/28/e1.htm

Gianyar (Bali Post) -

Masyarakat Indonesia yang bermukim di daerah pesisir yang menekuni aktiivitas sebagai nelayan dengan peralatan yang sangat sederhana identik dengan kemiskinan. Tercatat sekitar 32 persen hidup di bawah garis kemiskinan. Demikian dikemukan Fariandi Leluasa dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR-RI, Selasa (27/12) kemarin, di Koperasi LEPM3 Damar Pesisir Gianyar, di Desa Medahan, Gianyar.

Melihat kenyataan itu, lanjutnya, perekonomian masyarakat pesisir harus secepatnya dibangun. Jika masyarakat yang ada di pesisir mengalami tingkat ekonomi yang bagus maka hal itu membuktikan bahwa departemen Kelautan dan Perikanan ada. Jika masyarakat pesisir ekonominya memprihatinkan berarti departemen yang kenangani masalah tersebut tidak berfungsi.

Menurut Fariandi, kawasan pesisir merupakan kawasan yang mempunyai keanekaragaman. Pesisir juga memberikan apresiasi kesejahteraan dan hal lainnya kepada masyarakat. Di samping itu, keberadaan pesisir juga mempunyai korelasi yang erat dengan agama dan budaya. Untuk itu tidak semestinya masyarakat di kawasan pesisir mengalami hambatan di dalam pemberdayaan ekonomi.

Seiring kemajuan yang terjadi, khususnya di Bali di mana perkembangan kawasan pesisir kebanyakan untuk pariwisata maka ke depan sudah saatnya pengelolaan kawasan pesisir perlu diatur dengan dibentuk payung hukum. "Kami dari dewan sudah membuat rancangan UU pengelolaan kawasan pesisir," jelasnya.

Dibentuknya UU yang baru mengenai kawasan pesisir karena dari 20 UU pengelolaan pesisir yang ada kurang spesial. Sehingga untuk penataan kawasan peisir agar lebih memberdayakan ekonomi masyarakat tersebut perlu diatur lebih baik.

Kunjungan kerja Komisi IV DPR-RI dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat ini disambut oleh Bupati Gianyar AA Gede Agung Bharata, S.H. Dalam sambutannya Bupati Bharata mengungkapkan bahwa untuk daerah pesisir Gianyar kondisinya sangat memprihatinkan. Sepanjang kurang lebih 8 km pantai yang ada di Gianyar mengalami abrasi. Sementara itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Gianyar dikembangkan melalui program PEMP.

Dipadukan Pariwisata

Sementara itu, Bupati Badung Anak Agung Gde Agung usai sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (RUU PWP) di Denpasar mengatakan, daerah pesisir telah menjadi perhatiannya. ''Kami mengembangkan daerah pesisir dipadukan dengan pariwisata. Dengan kemitraan ini, kemiskinan masyarakat di kawasan pesisir dapat dikurangi,'' paparnya.

''Kami memberikan perhatian besar terhadap pembahasan RUU PWP. Kami banyak memberikan masukan ketika sosialisasi,'' katanya. Di antara masukan itu, pesisir Badung yang panjangnya sekitar 25 km berhadapan lansung dengan Samudra India mengandung potensi perikanan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.