Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Nelayan

Tanggal : 29 April 2005
Sumber : http://www.bung-hatta.info/tulisan.php?dw.73

Indonesia sebetulnya bisa disebut Benua Maritim, mengingat lebih dari 20 juta kilometer persegi luasnya berupa laut. Bahkan sebanyak lebih kurang 50 juta penduduknya tinggal di kawasan pesisir pantai. Pembenahan SDM dan teknologi tepat guna dan modern diperlukan untuk mengelola kawasan maritim Indonesia, karena tanpa memperhatikan SDM dan teknologi sulit rasanya untuk mengeksplorasi kawasan maritim secara optimal.

Menurut Helmut, dalam sebuah buku yang diluncurkan belum lama ini, berdasarkan riset yang dilakukan Jerman, Norwegia, dan Denmark, menyebutkan bahwa masih banyak wilayah lepas pantai Indonesia yang belum dieksplorasi karena kelangkaan SDM. Padahal, sumber daya energi dan mineralnya cukup berpotensi. Bahkan, berdasarkan riset yang dilakukan Helmut dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), telah ditemukan substansi mineral dalam perairan Indonesia yang bisa dijadikan bahan bakar alternatif.

Substansi berupa gas “hydrate” ini sampai sekarang masih menjadi pengkajian serius antara ilmuwan Jerman dan BPPT dalam proyek gabungan Jerman dan Indonesia.
Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Nelayan oleh Ir. Eni Kamal,M.Sc
Pembangunan kelautan tidak hanya membutuhkan tenaga pengelola saja, melainkan harus lebih dari itu. Sebab, untuk eksplorasi dan penelitian menyeluruh atas segala sumber daya maritim Indonesia, dibutuhkan kesiapan lebih dari apa yang dimiliki sekarang ini.

Saya pribadi berpendapat, bahkan Amerika Serikat pun akan kesulitan mengelola benua maritim raksasa seperti yang dimiliki Indonesia,’’ demikian Helmunt memaparkan. Meski demikian, Indonesia tetap harus memperhatikan masalah maritimnya. Terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan dinilainya sebagai langkah yang cukup baik. Untuk tahap awal, saat ini setidaknya Indonesia lebih memperketat pengawasan wilayah maritimnya berkaitan dengan penangkapan ikan ilegal.


POTENSI BESAR, NELAYAN TETAP SAJA MISKINSeperti telah kita ketehui secara umum bahwa banyak potensi kelautan dan perikanan yang belum tergarap secara optimal. Selain tidak tergarap optimal, potensi sumberdaya yang melimpah di kawasan pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil juga belum siap digarap secara optimal. Sebab, SDM yang ada masih rendah, belum adanya dana yang cukup, serta belum adanya persamaan persepsi antara pengelola dengan pengambil kebijakan.

Masalah serius lainnya yang menyebabkan fenomena itu terjadi antara lain disebabkan minimnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tetap tidak terangkat oleh potensi-potensi tersebut.

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pelaku pembangunan (stake holder) kawasan pesisir, juga turut memberi andil yang besar terhadap persoalan yang membuat potensi pesisir kurang terkelola. Hal itu diperburuk oleh kemiskinan masyarakat pesisir, lemahnya penegakkan hukum, belum adanya rencana tata ruang pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil. Padahal, misalnya, penataan ruang di kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil merupakan langkah yang sangat penting dan strategis. Langkah tersebut, dimaksudkan untuk memanfaatkan ruang pesisir secara terpadu dan terencana serta terkendali.

P e s i s i r a n, Perlu Teknologi Pengolahan Ikan

Tanggal : 5 April 2005
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/05/pan25.htm

Oleh: Achmad Zamroni

KEMAJUAN bidang teknologi menuntut semua lapisan masyarakat untuk menyesuaikan diri agar tidak tertinggal. Kemajuan teknologi tersebut membawa dampak sosial ekonomi, budaya, dan psikologis. Hal itu terlihat pada gaya hidup, tingkat perekonomian masyarakat yang berbeda, baik pada masa 80-an, 90-an sampai sekarang.

Namun kemajuan teknologi ini tidak serta-merta diikuti oleh seluruh masyarakat, terutama mereka yang berkecimpung di bidang perikanan. Masyarakat perikanan yang sebagian besar bermukim di wilayah pesisir seperti Tegal, Juwana, dan Kebumen masih kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, seperti dalam perikanan tangkap, perikanan budi daya maupun pengolahan ikan.

Permasalahan klasik yang menjadi alasan adalah masyarakat kurang mampu memanfaatkan atau mengikuti kemajuan teknologi tersebut.

Alasan-alasan klasik tersebut berkisar tentang permodalan, tingkat pendidikan, karakter dan sifat masyarakat pesisir yang pada akhirnya mengerucut pada permasalahan di tingkat perekonomian atau tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Tidak bisa dipungkiri, kondisi masyarakat pesisir sampai saat ini sebagian besar masih berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Lingkungan pesisir dalam perikanan tangkap hanya sekadar mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari adalah salah satu kenyataan sebagai akibat masyarakat yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Padahal akhir-akhir ini, kemajuan teknologi itu telah hadir dan merambah lingkungan pesisir. Permasalahan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran kurangnya pengetahuan masyarakat pesisir.

Pentingnya lingkungan bagi masa depan, diyakini telah disadari oleh sebagian masyarakat pesisir. Namun faktor sifat yang malas untuk mencari alternatif pekerjaan atau menggunakan cara-cara yang lebih bijaksana dalam mengeksploitasi alam merupakan pendorong mereka untuk selalu mengeksplotasi alam dengan cara mereka sendiri.

Untuk mengubah karakter masyarakat, memang mudah diucapkan tetapi tidak mudah dilakukan. Sebab faktor yang berpengaruh sangatlah kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan political will dari pemerintah daerah dalam mengelola wilayah pesisir.

Apa pun teknologi yang dikenalkan kepada masyarakat pesisir, tanpa ada kesadaran, akan sulit diterima oleh mereka.

Namun yang akan terjadi adalah resistensi masyarakat terhadap teknologi, baik tangkap maupun pengolahan yang diperkenalkan.

Kemiskinan

Masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya perairan pesisir adalah nelayan dan petani ikan. Selain mereka, terdapat juga kelompok pedagang dan pengolah ikan yang hidup berdampingan dengan para nelayan. Pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan utama bagi sekitar dua juta orang.

Sementara itu, ada juga nelayan yang masih atau bahkan mengandalkan kegiatan ekonomi di luar perikanan sebagai mata pencaharian. Mereka ini, masing-masing adalah nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan.

Masyarakat pesisir sering disebut sebagai masyarakat miskin, jika dilihat dari tingkat perekonomian. Secara terstuktur, Dahuri (2000) mengajukan alasan kemiskinan nelayan. Intinya, kemiskinan itu disebabkan karena dua hal yaitu biaya tinggi yang harus dibayar dan penerimaan yang rendah dari hasil penjualan ikan hasil tangkapan. Seterusnya bila diteliti lebih jauh, biaya tinggi disebabkan karena struktur pasar yang cenderung monopsoni sehingga merugikan nelayan.

Sementara itu, penerimaan yang rendah disebabkan oleh volume hasil tangkapan dan/atau harga ikan yang rendah. Dahuri (2000) mengklasifikasikan alasan kemiskinan nelayan ke dalam empat hal, yaitu (1) kemiskinan karena aspek teknis biologis sumber daya ikan, (2) kemiskinan karena kekurangan prasarana, (3) kemiskinan karena kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan (4) kemiskinan karena struktur ekonomi yang tidak mendukung dalam memberikan insentif usaha.

Pengolah ikan di wilayah pesisir masih menggunakan teknologi pengolahan tradisional. Keterbatasan terhadap akses modal dan teknologi, menjadikan mereka selalu bertahan pada penggunaan cara-cara tersebut.

Tingkat teknologi pengolahan ikan masih dipertahankan oleh masyarakat karena faktor kelayakan dan keuntungan dari usaha tersebut.

Pengolahan ikan seperti pemindangan, pengasinan, dan pengolahan ikan lainnya pada tingkat usaha mikro masih digunakan sebatas pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, ketergantungan terhadap alam (seperti panas matahari, musim angin barat, dan lainnya) sangatlah tinggi.

Bertahan

Pengolah-pengolah ikan tradisional di Jawa Tengah, sampai saat ini masih bertahan dengan menggunakan cara-cara tradisional dalam menghasilkan produk-produk olahan. Faktor yang menjadi alasannya antara lain cara ini paling sesuai dengan kemampuan modal dan tingkat ekonomi mereka.

Usaha pengubahan kebiasaan atau meningkatkan tingkat usaha, diperlukan keberanian dari masyarakat itu sendiri. Di samping itu juga diperlukan kajian teknologi secara holistik.

Munculnya berbagai lembaga keuangan mikro (LKM) di pedesaan yang menyediakan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses modal, seharusnya mampu menjawab permasalahan yang dialami masyarakat pesisir. Demikian halnya yang terjadi dalam pengolah-pengolah ikan tradisional yang mengalami kendala dalam hal permodalan.

Di samping itu, pengenalan teknologi pengolahan harus serta-merta diiringi dengan pendampingan kepada masyarakat. Pendampingan untuk memperkenalkan teknologi-teknologi baru di masyarakat, sering diabaikan oleh pemerintah. Selama ini yang menjadi tolok ukur keberhasilan program pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan dalam memberdayakan masyarakat pesisir adalah telah dilaksanakan dan disampaikannya program-program tersebut.

Namun yang menjadi permasalahan kemudian adalah tidak adanya pendampingan secara intensif terhadap program-program tersebut sehingga sering menjadi sebab kegagalan program pemerintah.

Adanya resistensi masyarakat terhadap pengenalan teknologi pengolahan ikan lebih disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap adanya teknologi baru.

Di sisi lain, perubahan cara-cara pengolahan ikan itu saat ini maupun di masa yang akan datang harus dilakukan. Perubahan cara-cara pengolahan itu tentunya memperhatikan kestabilan pasar, meningkatkan hegienitas produk. Dengan pertimbangan itu, pengenalan ataupun pengenalan model-model teknologi baru pengolahan ikan memang harus sedikit dipaksakan. (90m)

- Penulis adalah alumni Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang, pemerhati bidang perikanan.

Nelayan Perempuan, Kaum Terpinggirkan

Tanggal : Edisi II No.2 April-Juni 2005
Sumber : http://www.kalyanamitra.or.id/kalyanamedia/2/2/fokus1.htm

“Bukan lautan, hanya kolam susu Kayu dan jala cukup menghidupimu
Tiada topan, tiada badai kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu”
(Koes Plus dalam lagu ‘Kolam Susu’)


Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan nan maha luas. Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia. Garis pan-tainya mencapai lebih 81.000 km. Dari 67.439 desa di Indonesia, kurang lebih 9.261 desa digolongkan sebagai desa pesisir. Sebagian besar penduduknya miskin. Desa-desa pesisir merupakan kantong-kantong kemiskinan struktural yang potensial. Ke-sulitan mengatasi masalah kemiskinan di desa-desa pesisir telah menjadikan penduduk di kawasan ini harus menanggung beban kehidupan yang tidak dapat dipastikan kapan masa berakhirnya (Kus-nadi, Konflik Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan, LKiS, Yogyakarta, 2002).

Penggolongan sosial-ekonomi masyarakat nelayan dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan lain-nya), struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam golongan nelayan pemilik alat-alat produksi dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi. Dalam kegiatannya, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa atau tenaganya dengan hak-hak yang sangat terbatas. Jumlah ne-layan buruh di desa nelayan sangatlah besar.

Dilihat dari segi tingkat modal usaha, struktur masyarakat nelayan terbagi menjadi golongan nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan besar menanamkan modal usahanya dalam jumlah besar, sedangkan nelayan kecil sebaliknya. Dipandang dari teknologi peralatan tangkapnya, masyarakat nela-yan terbagi menjadi nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan tekno-logi peralatan tangkap yang canggih sehingga ting-kat pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi-nya jauh lebih tinggi. Nelayan modern ini jumlahnya relatif kecil dibandingkan nelayan tradisional.

Akan tetapi, posisi nelayan buruh, yang jumlahnya amat besar itu, baik yang bekerja dengan nelayan besar dan modern maupun dengan nelayan kecil dan tradisional, belum tentu terjamin tingkat kese-jahteraan hidupnya. Oleh karena sistem bagi hasil antara nelayan buruh dan nelayan pemilik amatlah timpang.

Akar Kemiskinan Nelayan

Tekanan sosial-ekonomi yang dihadapi rumah tangga nelayan buruh berakar pada berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi faktor alamiah dan non alamiah. Faktor alamiah, misalnya perubahan musim-musim pe-nangkapan dan struktur sumber daya kelautan dan nangkapan dan struktur sumber daya kelautan dan desa. Faktor non alamiah terhubung dengan perso-alan keterbatasan daya jangkau teknologi penang-kapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya penguasaan jaringan pemasaran dan belum berfungsinya koperasi nelayan yang ada dan dampak negatif kebijakan modernisasi peri-kanan yang telah berlangsung sejak 25 tahun ter-akhir.

Perubahan musim-musim penangkapan ikan sa-ngatlah bervariasi. Di perairan Selat Madura, mu-sim ikan berlangsung antara Desember-Maret da-lam setiap tahunnya. Hanya empat bulan efektif. Dalam empat bulan ini kaum nelayan memperoleh hasil yang baik. Ketika memasuki bulan-bulan ke-marau, tingkat penghasilan nelayan akan berkurang bahkan mengalami masa paceklik. Musim paceklik ini akan berlangsung selama 8 bulan dan untuk menutupi kebutuhannya para nelayan harus mem-belanjakan simpanannya yang diperoleh selama 4 bulan musim melaut itu. Kesulitan pun kemudian menghantui hidup para nelayan buruh.

Dalam masa-masa paceklik biasanya istri dan anak-anak nelayan buruh harus berjuang keras mencari nafkah dengan melakukan segala pekerjaan yang memberikan penghasilan. Apa saja mereka lakukan untuk menjamin agar kehidupan rumah tangga mereka bertahan. Akan tetapi, upaya ini akan sa-ngat bergantung pada struktur sumber daya desa dimana para nelayan buruh hidup. Bila sumber daya desanya beragam, maka peluang kerja mereka akan terbuka lebar.

Selain bergantung pada musim dan sumber daya desa yang ada, para nelayan buruh juga bertumpu pada teknologi penangkapan dan metode penangkapan ikan. Kemampuan ja-ring dan pendeteksi-an perge-rakan ikan di laut a-mat sa-ngat ter-batas. Dengan demikian, pemanfaatan peralatan dan me-tode tangkap yang kurang dikembangkan menga-kibatkan jangkauan operasional mereka menjadi terbatas dan mengurangi tingkat penghasilannya.

Diversifikasi penangkapan tidak mudah dilakukan karena memerlukan tingkat keahlian tertentu yang didapat melalui proses yang panjang dan modal yang besar. Seorang nelayan pancing ikan tongkol, cakalang atau layang tidak bisa dengan segera mengubah kegiatannya menjadi nelayan udang, yang kedua-duanya memerlukan peralatan dan me-tode kerja yang berbeda sehingga membutuhkan proses belajar yang relatif lama.

Sistem bagi hasil pun mengakibatkan para nelayan buruh hidup semakin miskin. Biasanya bagian ter-besar tangkapan berada di tangan si pemilik pera-latan tangkap/perahu, sementara biaya opera-sional ditanggung bersama-sama oleh si nelayan buruh dan pemilik peralatan tangkap/perahu. Mi-salnya dalam suatu operasi penangkapan dihasilkan Rp 10 ribu, maka uang tersebut akan terlebih dulu dipotong untuk kepentingan biaya operasi, pembe-lian solar, pancing, dan senar mencapai Rp 2500. Sisanya Rp 7500 dibagi 3, yaitu si pemilik sampan dan juragan mendapat 2/3 bagian, sedangkan ne-layan buruhnya mendapat 1/3 bagian dari jumlah tersebut. Sistem bagi hasil ini bervariasi di tiap-tiap daerah.

Persoalan besar lainnya yang setiap hari dihadapi para nelayan buruh ialah monopoli jaringan pema-saran hasil tangkapan. Bila musim ikan berlang-sung, belum tentu pendapatan para nelayan me-ningkat dengan sendirinya, karena jaringan pema-saran dikuasai sepenuhnya oleh pedagang peranta-ra. Hubungan para nelayan dengan pedagang perantara biasanya cukup erat. Para nelayan selalu membutuhkan uang tunai yang biasanya selalu dise-diakan oleh pedagang perantara dengan sistem pinjam berbunga tinggi. Oleh karenanya, para nelayan kerap dirugikan dalam hubungan tersebut. Peranan pedagang perantara dalam proses produksi dan pemasaran hasil tangkapan nelayan telah menggantikan kedudukan dan peranan organisasi formal seperti KUD Mina. Teknologi pengawetan hasil tangkapan pun biasanya dikuasai oleh peda-gang perantara tersebut. Dengan demikian, turun naiknya harga ikan sangat bergantung pada kaum pedagang perantara ini.

Faktor lain pemicu laju kemiskinan nelayan buruh ialah kebijakan pemerintah berupa motorisasi pe-rahu dan peralatan tangkap modern, yang dikenal dengan nama “revolusi biru”. Kebijakan pemerin-tah ini telah mendorong timbulnya kegiatan tang-kap berlebih dan pengurasan sumber daya peri-kanan di perairan pantai maupun di perairan lepas pantai. Banyak kasus konflik nelayan terjadi akibat kebijakan pemerintah ini telah memicu persaingan yang tidak sehat dan cenderung meminggirkan kaum nelayan tradisional. Dampak negatif kebi-jakan itu sangat dirasakan oleh rumahtangga-rumahtangga nelayan buruh dan memperparah si-tuasi kemiskinan mereka secara umum.

Nelayan Perempuan, Apakah Diperhitungkan?

Dengan pahamnya kita akan lapisan-lapisan sosial ekonomi di kalangan nelayan, maka nelayan buruh menjadi lapisan terbesar. Tingkat kemiskinan me-reka pun relatif tinggi. Sulit bagi mereka untuk bisa menaikkan taraf hidupnya, karena berbagai faktor tersebut. Dengan kata lain, kemiskinan mereka dapat dilihat dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan pola konsumsi mereka.

Dengan definisi nelayan yang dibuat oleh peme-rintah selama ini jelas sekali menutup peran aktif perempuan dan anak-anak nelayan dalam proses produksi. Definisi yang ada itu tidak memadai da-lam merumuskan pengertian nelayan di Indonesia, karena menyingkirkan keterlibatan aktif perempu-annya padahal di beberapa daerah di Indonesia; nelayan perempuannya begitu berperan menentu-kan. Pemahaman yang bias gender itu dikekalkan oleh pemerintah/negara dalam masyarakat pesisir.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar kehidup-an, persoalan mendasar yang selalu dihadapi oleh rumah tangga nelayan ialah bagaimana tiap orang yang ada di dalam rumah tangga berusaha maksi-mal dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Strategi adaptasi ini banyak diperankan oleh kalangan perempuan dan anak-anak nelayan. Ragam pekerjaan yang bisa dilakukan kalangan perempuan dan anak-anak nelayan untuk menda-patkan penghasilan, misalnya mengumpulkan kerang-kerangan, mengolah hasil ikan, mengum-pulkan nener, membersihkan perahu, dan lainnya. Ada pula perempu-an nelayan bekerja di perusaha-an udang beku, in-dustri ru-mah tang-ga pengo-lahan ikan, membuat jaring, pe-dagang ikan eceran, pe-dagang ikan perantara, beternak, berkebun dan seba-gainya. Se-mua ragam pekerjaan itu masih terkait dengan kegiatan perikanan.

Dalam rumah tangga nelayan miskin, kontribusi ekonomi perempuan yang bekerja sangat signi-fikan. Perempuan-perempuan yang terlibat dalam aktivitas mencari nafkah adalah pelaku aktif perubahan sosial-ekonomi masyarakat nelayan. Perempuan nelayan juga menopang mobilitas ver-tikal nelayan laki-laki. Keterlibatan nelayan perem-puan dalam perdagangan hasil tangkap terbuka lebar karena pembagian kerja secara geososial masyarakat nelayan.

Dalam kaitan itu, nelayan laki-laki bertanggung jawab terhadap urusan menangkap ikan di laut, sedangkan perempuan nelayan bertanggung jawab terhadap urusan domestik dan publik di darat. Kasus nelayan perempuan di Madura menunjukkan bagaimana pembagian kerja di masyarakat pesisir telah terpilah-pilah secara jelas antara pekerjaan-pekerjaan yang harus ditangani oleh perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, sistem gender masyarakat nelayan mengatur pembagian ragam pekerjaan antara laki-laki dan perempuan.

Masalahnya, negara dalam kebijakan-kebijakannya amat sangat jarang melibatkan perempuan nela-yan dalam membuat dan menentukan keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup mereka sebagai warga masyarakat nelayan umumnya, sebagai pe-rempuan khususnya. Akhirnya, perempuan nelayan selamanya tidak pernah diperhitungkan kebera-daannya secara sengaja oleh negara/pemerintah dan dikekalkan oleh tradisi/budaya masyarakat yang tidak adil gender. (HG)

Sumber:
Kusnadi, M.A., Konflik Sosial Nelayan, LKiS, Yogyakarta, 2002
Kusnadi, M.A., Akar Kemiskinan Nelayan, LKiS, Yogyakarta, 200