Pemerintah Luncurkan Program Terpadu Tanggulangi Kemiskinan

Tanggal : 28 April 2007
Sumber : http://www.sinarharapan.co.id/berita/0704/26/nas07.html

Jakarta-Pemerintah kini telah memiliki konsep penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan basis pemberdayaan masya-rakat. Program yang akan diresmikan oleh Presiden Ssusilo Bambang Yudhoyono di Palu, tanggal 1 Mei nanti ini, bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri dengan tujuan meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Program ini merupakan salah satu program utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, selain program-program lain yang telah ada, seperti Raskin, Askeskin, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, pe-ngembangan bahan bakar nabati dan energi alternatif, peningkatan ketaha-nan pangan, sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin.

Direktur Ditjen Sarana Komunikasi dan Dise-minasi Informasi Direktorat Kemitraan Media Depkoinfo, James Pardede MM mengatakan hal itu, Kamis (26/4). Depkoinfo menjadi koordinator untuk penyebarluasan program PNPM Mandiri ini.

James Pardede memaparkan PNPM bukan program yang sama sekali baru, namun merupakan wadah bagi terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan diperluas secara nasional.

Untuk tahun 2007, dua program diintegrasikan, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). PNPM 2007 mencakup 1.993 kecamatan di perdesaan dan 834 kecamatan di perkotaan atau sekitar 50.000 desa.

Tahun 2008, PNPM akan mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga dan mencakup 3.800 kecamatan, dan selanjutnya pada tahun 2009 secara kumulatif seluruh kecamatan di Indonesia (5.263 kecamatan) akan mendapat PNPM ini.


Cakup 2,5 Juta Keluarga

PNPM Mandiri tahun 2007 ini, lanjut James Pardede, akan mencakup 21, 92 juta orang atau 5,46 juta keluarga miskin di perdesaan dan 10. juta orang atau 2,5 juta keluarga miskin di perkotaan. Lapangan kerja baru yang dapat diciptakan oleh PNPM Mandiri ini pada tahun 2007 diperkirakan sekitar 12,5-14,4 juta orang dengan patokan berdasarkan pengalaman yang lalu, pada setiap desa akan tercipta 250 lapangan kerja/tahun.

PNPM Mandiri merupakan instrumen program untuk pencapaian Millenium Developmen Goals atau MDGs. Oleh karena itu, kurun waktu PNPM Mandiri akan dilaksanakan setidaknya hingga tahun 2015 sesuai target pencapaian MDGs. Anggaran yang diperlukan hingga tahun 2009 sebesar Rp. 20,1 triliun dimana pada tahun 2007 besarnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) setiap kecamatan antara Rp 0,5 - 1,5 miliar. Mulai tahun 2008, BLM akan diupayakan naik menjadi Rp 3 milyar/kecamatan/tahun. Pembiayaan program berasal dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), dan swadaya masyarakat.

Dari catatan SH, terdapat banyak program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga misalnya PPK (Program Pengembangan Kecamatan), P2KP (program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil), PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan lain-lain. Paling tidak ada sekitar 55 program atau proyek yang dilaksanakan oleh sekitar 19 departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sejak Tahun 2004. (suradi)

Solar Packed Dealer Nelayan Diresmikan

Tanggal : 28 April 2007
Sumber : http://www.badung.go.id/content/view/771/1/


Potensi sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia sangat besar sekali yang mencakup budidaya, penangkapan, jasa pariwisata bahari, namun belum tergarap secara maksimal. Kekayaan laut tersebut harus dapat dikelola dengan baik secara kreativitas, sehingga mampu meningkatkan perekonomian rakyat. Demikian disampaikan Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Pusat Samsul M. Ma’arif saat Peresmian Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) dan Kedai Pesisir di Depan TPI Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan, Sabtu (28/4). Hadir pada kesempatan tersebut pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Kadis Perikanan dan kelautan Pro. Bali, DPRD Badung, Kabag/Kadis, Camat Kuta Selatan, Lurah/Bendesa Adat Tanjung Benoa serta kelompok nelayan.

Lebih lanjut Samsul ma’arif mengatakan besarnya potensi perikanan dan kelautan tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan oleh para nelayan dan masyarakat pesisir untuk meningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, Departemen Perikanan dan Kelautan RI melalui Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan perhatian dan bantuan program kegiatan kepada nelayan dan masyarakat pesisir seperti berupa “Kedai Pesisir” dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari para nelayan untuk melaut dan menyiapkan kebutuhan sehari-hari para nelayan. Disamping itu, untuk pemberdayaan masyarakat pesisir sekaligus mengatasi dampak kenaikan harga BBM terhadap perekonomian masyarakat pesisir melalui program pembangunan SPDN serta program pengembangan sumber daya perikanan berupa pengembangan usaha ekonomi.

Samsul Ma’arif menjelaskan dengan pengelolaan kekayaan perikanan dan kelautan yang baik tentunya akan meningkatnya taraf hidup masyarakat serta mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian rakyat. Oleh karenanya, Departemen Perikanan dan kelautan RI tahun 2007 mulai banyak mencanangkan program-program yang menyentuh partisipasi dan peranserta masyarakat serta Pemda di seluruh Indonesia dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Badung I Wayan Suambara, SH.MM mewakili Bupati Badung menyampaikan Kabupaten Badung memiliki luas 418,52 Km2 dengan garis pantai yang panjangnya sekitar 63 Km mempunyai potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup besar. Di wilayah laut terdapat potensi budidaya, penangkapan, jasa lingkungan dengan komoditas berupa ikan, udang, rumput laut dan terumbu karang dengan biota laut lainnya serta potensi jasa-jasa lingkungan seperti rekreasi dan perkembangan wisata bahari. Sampai saat ini potensi yang dimiliki tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, yang diakibatkan adanya kendala berbagai faktor baik teknis, sosial, ekonomi maupun budaya. Selain itu kendala keterbatasan permodalan yang dimiliki oleh para petani nelayan, pelaku usaha perikanan dan kelautan.

Lebih lanjut Suambara memaparkan terkait dengan kendala-kendala itu, keberadaan SPDN dan Kedai Pesisir merupakan suatu terobosan yang sangat baik dalam rangka meminimalkan adanya kendala-kendala tersebut. Melalui Kedai Pesisir para nelayan dapat memenuhi kebutuhannya untuk melaut dan menyiapkan keperluan sehari-hari. Selain itu, dengan keberadaan SPDN masyarakat nelayan lebih mudah dan murah mendapatkan BBM. Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Kelautan karena telah memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat berupa “Kedai Pesisir” dan program pembangunan SPDN yang sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari para nelayan untuk melaut dan menyiapkan kebutuhan sehari-hari para nelayan.

Suambara berharap keberadaan SPDN dan Kedai Pesisir ini dapat meningkatkan pendapatan para nelayan dan masyarakat pesisir di Badung, sehingga bermuara pada peningkatan taraf hidupnya. Dengan adanya program dan kegiatan ini, Pemkab Badung memiliki komitmen tetap memperhatikan dan memberikan ruang pada sektor lainnya seperti sektor kelautan dan perikanan untuk saling bersinergi.

Kadis Perikanan dan Kelautan Badung Putu Oka Swadiana, A.PI,S.Sos melaporkan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir terhadap BBM, maka Kab. Badung tahun anggaran 2006 memperoleh program pembangunan SPDN dari Dirjen Kelautan dengan dana Rp.525 juta dan pembangunanya menghabiskan biaya Rp. 996.115.000,- Selain itu, Dirjen Kelautan memberikan bantuan berupa Kedai Pesisir dalam rangka memenuhi kebutuhan nelayan sehari-hari untuk perbekalan melaut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat pesisir dengan jumlah dana Rp.150 juta. Tahun 2007 Kab. Badung juga memperoleh program pengembangan sumber daya perikanan berupa pengembangan usaha ekonomi sebesar Rp.850 juta. Sedangkan untuk gedung Kedai Pesisir masih meminjam sementara di gedung TPI Tanjung Benoa.

Lebih lanjut Oka Swadiana menjelaskan pengelolaan SPDN dan Kedai Pesisir ini diserahkan kepada Koperasi nelayan Segaraning Harum Tanjung Benoa. Sementara dermaga pengisian BBM ke perahu nelayan dalam keadaan rusak , pihaknya berharap bantuan dari Dirjen Kelautan untuk membantu pembuatan dermaga yang lebih memadai.

Pada kesempatan itu, Dirjen kelautan Samsul Ma’arif didampingi Asisten Ekonomi dan Pembanguan Wayan Suambara mendatangani prasasti peresmian SPDN dan melakukan pengisian BBM disalah satu kapal nelayan.

Gurita Kemiskinan Di Ranah Pesisir

Tanggal : April 2007
Sumber : http://pakolescenter.blogspot.com/2008/01/gurita-kemiskinan-di-ranah-pesisir.html
OLEH: HERNAWARDI

Kehidupan masyarakat pesisir atau nelayan tidak pernah lepas dari gurita kemiskinan. Demikian pula guratan nasib yang dijalani komunitas nelayan di Dusun Pengantap, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, NTB, 60 kilometer arah selatan jaraknya dari Mataram.

Kawasan pantai bagi warga Sekotong di daerah selatan Pulau Lombok ini menjadi satu-satunya andalan dalam menyambung hidup keluarganya. Meski hasil melaut tidak mampu mengangkat derajat kesejahteraan sehari-hari, namun mereka tetap melakoni profesi nelayan. Ketika musim melaut penuh dengan ancaman badai, mereka mencari pekerjaan serabutan untuk mengisi waktu. Warga Pengantap akan kembali ke pekerjaan semula sebagai nelayan.

Ketika Koran Pak Oles mencoba melakukan investigasi di rumah keluarga Masdi (45) sungguh membuat siapa saja yang melihatnya pasti terhenyak. Rumahnya seukuran pos ronda berdinding gedek, beratap daun rumbia memang tidak pantas untuk dihuni, apalagi menampung enam orang anak yang masih belia. Dalam kondisi seperti ini, sulit bagi Masdi berandai-andai untuk menata rumahnya yang hanya satu kamar saja.

Anak-anaknya yang sudah besar terpaksa tidur mengumpul di sebuah bangku panjang di halaman rumahnya yang hanya cukup untuk seukuran badan anak kecil. Bagaimana dengan makannya sehari-hari? Untuk soal urusan perut ini sangat mengkhawatirkan. Masdi dan kebanyakan warga lainnya di desanya mengalami kesulitan urusan dapur. Sekedar bisa beli beras saja untuk makan sehari dari hasil melaut sudah cukup. Soal lauk-pauk seadanya saja. “Ikan yang didapat bisa dijadikan lauk. Sementara untuk sayurnya bisa petik di ladang tetangga,” kata Masdi.

Beratnya tantangan hidup nelayan walaupun hanya untuk sekedar mendapatkan beras sekilo sehari, susahnya bukan main-main. Hal ini tidak mengherankan mengingat Masdi dan rekan-rekan nelayan lainnya mengadu nasib sebagai nelayan hanya untung-untungan. Selagi ikan banyak tertangkap, hasilnya ada yang lebih. Sebaliknya ketika musim ikan lagi sepi, hasilnyapun sepi. Ketika berhadapan dengan situasi seperti itu, para nelayan di sini hanya bisa mengurut dada dan menghela napas panjang. “Bila ikan banyak ditangkap, selain untuk biaya hidup sehari-hari, juga untuk membayar kredit sampan. Jika tak punya sampan, tidak ada harapan lain lagi untuk biaya hidup. Apalagi satu sampan lengkap dengan mesinnya bisa sampai Rp 5-6 juta harganya. Kami tak mampu beli kontan, terpaksa tawaran kredit kami terima, meski jatuhnya dua kali lipat. Jika kredit tak lancar, sampan diambil lalu dijual lagi ke orang lain,” tukas Masdi.

Pemberdayaan Wilayah Pesisir Terus Dipacu

Tanggal : 18 April 2007
Sumber : http://www.riauinfo.com/main/news.php?c=11&id=797

Bengkalis (RiauInfo) - Menteri Kelautan Dan Perikanan Indonesia Freddy Numberi menyebut upaya untuk meningkatkan taraf hidup bagi 16,4 juta jiwa penduduk Indonesia yang tinggal di 8009 desa, di 297 kabupaten pesisir hingga saat ini terus dilakukan. Agar upaya itu kian optimal kata Freddy pihaknya sudah melakukan program-program yang fokus untuk memberdayakan masyarakat yang ada di pesisir itu. “Banyak upaya yang kita lakukan demi menguatkan perekonomian mereka,” katanya saat menghadiri Kemah Riset Perikanan Nasional di Bengkalis, Riau, Rabu (18/4).

Fokus pembangunan kelautan dan perikanan itu kata Freddy antara lain revitalisasi perikanan yang difokuskan pada peningkatan produksi udang, ikan tuna,rumput laut dan pengembangan kluster industri pengolahan hasil perikanan. Dengan program ini ia berharap penciptaan lapangan kerja kian terbuka. Tahun lalu sebut bekas Gubernur Papua ini, untuk pemberdayaan masyarakat pihaknya sudah melakukan upayapenguatan modal kerja melalui pengembangan dana ekonomi produktif pada program PEMP (Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir).

Bantuan dalam rangka menekan biaya produksi juga sudah dilakukan. Misalnya membangun stasiun pompa bahanbakar Nelayan, kedai pesisir, bantuan sarana modalusaha, pemberian bantuan sarana air bersih dan rumpon.

“Kita sudah membangun 130 pompa bensin di kawasan pesisir dari 500 stasiun pompa yang kita rencanakan. Lantaran itu saya berharap, daerah lain juga turut serta melakukan hal yang sama. Dana Alokasi Khusus dan dana Dekonsentrasi sebahagian bisa dipakai untuk itu,” katanya.

Upaya ini sebut Freddy musti segera dilakukan. Sebab hal utama yang membuat nelayan harus mengeluarkan biaya besar lantaran sulitnya mencari bahan bakar. Lahan untuk membangun stasiun bahan bakar itu kata Freddy hendaknya bisa disediakan oleh pemerintah daerah. “Perangkat pompa minyak dari pemerintah pusat. Ini akan menjadi aset nelayan sehingga nelayan punya dana cadangan bila membutuhkan dana untuk hal-hal yang mendesak,” rincinya.

Penyaluran dana penguatan modal usaha budidaya dan pemberian subsidi benih juga dilakukan. Hingga saat ini sudah ada 35 pesantren bahari dibangun. Pesantren ini dibekali dana bantuan masing-masing Rp 40 juta. Uang itu akan digunakan untuk modal budidaya perikanan.

Dukungan penyediaan sarana dan prasarana. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan konservasi laut, melalui pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, pemantapan kawasan konservasi laut daerah serta pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat juga sudah berjalan. Penyediaan perumahan nelayan.

Dukungan penyediaan riset dan teknologi aplikatif. Dukungan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, latihan dan penyuluhan juga ada. Makanya kata Freddy pendapatan sektor perikanan sudah kian membaik. Buktinya tahun lalu kontribusi sektor perikanan sudah mencapai angka 2,51 persen.

Produksi perikanan juga terus meningkat terutama untuk produksi budidaya yang tahun lalu sudah mencapai angka 2,26 juta ton. Hasil tangkapan di laut dan perairan umum juga mengalami peningkatan meski tidak setajam perikanan budidaya. Agar industri perikanan di Indonesia dan ketersediaan ikan laut tetap lestari, pemerintah sebut Freddy akan melakukan perbaikan pelayanan perizinan. Mengurangi jumlah kapal perikanan berbendera asing secara bertahap melalui bilateral arrangement dan mensyaratkan pada kapal asing yang akan melakukan operasi di wilayah perairan ZEE untuk membangun industri pengelolaan di dalam negeri.

“Kalau mereka tidak mau membangun, lebih baik tidak usah mencari ikan di perairan kita. Selama ini yang kita besarkan industri mereka. Celakanya, mereka tidak pernah melaporkan hasil tangkapan. Buat apa mereka ada kalau hanya merugikan kita saja,” kata Freddy.

Lantaran itulah katanya kerja sama yang tidak menguntungkan itu satu persatu diputus. Lihatlah kerja sama dengan Fhilipina dan Thailand yang sudah dihentikan. “Bulan Juli kerja sama dengan Cina juga kita hentikan,” ujarnya. Kini kata Freddy, kapal asing yang ada di indonesia tinggal sekitar 30 unit. Armada Nasional sekitar 6000an serta armada rakyat mencapai 525000. “inikan angka yang sangat besar. Makanya sebenarnya kita sudah melebihi kapasitas tangkapan. Kalau ini terus berlangsung, bisa-bisa kita akan kesulitan ikan,” katanya.

Bengkalis sendiri ternyata juga sudah melakukan terobosan untuk melestarikan ikan di laut. Caranya, sebanyak 5.329 Rumah Tangga yang menggantungkan hidupnya di sektor ikan tangkapan, secara bertahap akan diarahkan untuk menjadi nelayan budidaya.

Hal ini kata Syamsurizal demi menghindari kelebihan tangkapan (over fishing) perselisihan lantaran perbedaan alat tangkap dan jenis ikan tangkapan, serta untuk memperluas ruang gerak nelayan dalam menangkap ikan. ”Saat ini sudah ada 770 rumah tangga perikanan budidaya yang sudah kita bina,” katanya

Peningkatan Status Masyarakat Pesisir Melalui PEMP

Tanggal : 9 April 2007
Sumber : http://banjarkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=64

Dalam rangka memberdayakan sistem usaha dan perekonomian masyarakat di sekitar pantai atau yang lebih dikenal dengan masyarakat pesisir, Pemerintah Daerah kabupaten Banjar melalui Dinas Perikanan dan Kelautan setempat melaksanakan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2007 , Rabu, (21/3) di wisma Yulia Martapura.

Wakil Bupati Banjar KH. Muhammad Hatim dalam sambutan tertulis disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pengembangan Yuhari Budiman mengatakan, saat ini pemerintah kabupaten Banjar secara konsisten telah merancang sebuah sistem peningkatan usaha dan perekonomian bagi masyarakat yang bermukim disekitar wilayah pantai.

Pemberdayaan masyarakat pesisir tersebut sangat erat kaitannya dengan program pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dimasing-masing kabupaten/kota seluruh Indonesia khususnya menyangkut program pemerintah pusat yang berkaitan dengan penyeimbangan dan pemerataan kesejahteraan bagi semua masyarakat, termasuk didalamnya masyarakat terpencil dan masyarakat sekitar pesisir serta masyarakat yang tinggal dikepulawan.

KH. Muhammad Hatim mengharapkan, melalui sosialisasi pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Banjar tersebut, semua masyarakat pesisir khususnya para nelayan dapat mengetahui tentang mekanisme pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berasal dari laut.

Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Hardy L. Mantir mengungkapkan, dari kenyataan yang ada, masyarakat nelayan yang kebanyakan bermukim diwilayah pesisir laut dan kepulawan merupakan salah satu masyarakat yang tertinggal dan termarginalkan.

Melalui program sosialisasi pemberdayaan masyarakat pesisir yang dimotori oleh departemen kelautan dan perikanan Republik Indonesia, secara bertahap dan berangsur-angsur masyarakat pesisir yang kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan dapat lebih meningkatkan tarap hidup dan perekonomiannya.

Sementara itu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Banjar H. Dailami Rasyid dalam acara tersebut mengatakan, program Pemberdayaan Masyarakat pesisir di kabupaten Banjar yang dimulai pada tahun 2007 menyangkut beberapa aspek pemberdayaan.

Beberapa aspek pemberdayaan tersebut meliputi, aspek peningkatan ekonomi melalui pelatihan dan pengenalan tentang pemanfaatan sumberdaya alam disekitar laut dan pantai serta aspek peningkatan status sosial melalui peningkatan tarap pendidikan, kesehatan, keagamaan dan pemukiman.

Sosialisasi PEMP yang diselenggarakan satu hari tersebut diikuti oleh peserta dari nelayan dan pelaku usaha perikanan yang berasal dari 14 desa di kecamatan Aluh-Aluh meliputi masyarakat desa Aluh-Aluh Besar, Aluh-Aluh Kecil, Pemurus, Podok, Kuin Besar, Kuin Kecil, Terapu, Sungai Musang, Bakambat, Labat Muara, Tanipah, Pulantan, Simpang Warga Luar dan Simpang Warga Dalam.

Kekayaan Alam Kelautan dan Perikanan Belum Dimanfaatkan Maksimal

Tanggal : 4 April 2007
Sumber : http://www1.bumn.go.id/news.detail.html?news_id=19529

(MedanBisnis)
Kekayaan alam kelautan dan perikanan di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di negeri ini. Itu terlihat dari masih banyaknya masyarakat miskin di daerah pesisir.

“Kekayaan alam kelautan dan perikanan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) M Syamsul Maarif dalam acara Sosialisasi, Apresiasi dan Pembinaan Teknis Direktorat Jenderal KP3K di Hotel Tiara Medan, Selasa (3/4).

Menurut Syamsul, selain keterbatasan sumber daya manusia, kondisi itu juga terjadi karena pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di berbagai daerah banyak menghadapi permasalahan seperti illegal fishing, penangkapan yang merusak lingkungan, tingginya harga BBM, konflik antar nelayan dan lainnya.

Sosialisasi dibuka Gubsu diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprovsu Drs H Kasim Siyo MSi, dihadiri pejabat Departemen Perikanan dan Kelautan antara lain Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil Dr Alex SW Retrauban, Kasubdit Tata Ruang Pulau-pulau Kecil DKP Sapta Putra Ginting PhD, Kadis Perikla Propsu IR Yoseph Siswanto, Kadis Perikla Medan Ir Wahid dan Ketua Komisi B DPRDSU.

Menurut Syamsul Maarif, pihaknya sudah meluncurkan enam program khusus untuk pengelolaan pesisir secara terpadu dengan harapan sumber daya pesisir dapat menjadi tumpuan peningkatan perekonomian. Program tersebut yakni Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PLBPM), Coral Reef Management Project (COREMAP) untuk melindungi terumbu karang.

Program lainnya adalah Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) untuk melindungi biota dari kepunahan, Marine Coastal Resources Management Program (MCRMP) yang memfokuskan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP) untuk menyerap tenaga kerja serta Program Mitra Bahari (PMB) yang melibatkan perguruan tinggi, LSM dan swasta.

Khusus Program PLBPM, imbuh Syamsul, mulai dilaksanakan tahun 2006 lalu yang melibatkan 20 kabupaten/kota se-Indonesia. Di Sumatera Utara sendiri, baru Serdang Bedagai yang mendapatkan program ini.


Terumbu Karang Rusak

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propsu Ir Yoseph Siswanto ketika ditanya wartawan soal penanganan terumbu karang menyebutkan, ada sekitar 14 ribu hektar terumbu karang di Sumatera Utara. Dari luas itu, 30 persen di antaranya dalam kondisi rusak berat, 40 persen rusak ringan dan hanya 30 persen dalam keadaan baik.

Untuk penanganan terumbu karang ini, kata Yoseph, pemerintah meluncurkan program COREMAP yang meliputi empat hal yakni, sosialisasi kepada masyarakat yang berpotensi melakukan pengrusakan karang, memberi alternatif usaha kepada nelayan, merehabilitasi karang yang rusak serta monitoring dan pengawasan.