Tanggal : 4 April 2007
Sumber : http://www1.bumn.go.id/news.detail.html?news_id=19529
(MedanBisnis)
Kekayaan alam kelautan dan perikanan di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di negeri ini. Itu terlihat dari masih banyaknya masyarakat miskin di daerah pesisir.
“Kekayaan alam kelautan dan perikanan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) M Syamsul Maarif dalam acara Sosialisasi, Apresiasi dan Pembinaan Teknis Direktorat Jenderal KP3K di Hotel Tiara Medan, Selasa (3/4).
Menurut Syamsul, selain keterbatasan sumber daya manusia, kondisi itu juga terjadi karena pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di berbagai daerah banyak menghadapi permasalahan seperti illegal fishing, penangkapan yang merusak lingkungan, tingginya harga BBM, konflik antar nelayan dan lainnya.
Sosialisasi dibuka Gubsu diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprovsu Drs H Kasim Siyo MSi, dihadiri pejabat Departemen Perikanan dan Kelautan antara lain Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil Dr Alex SW Retrauban, Kasubdit Tata Ruang Pulau-pulau Kecil DKP Sapta Putra Ginting PhD, Kadis Perikla Propsu IR Yoseph Siswanto, Kadis Perikla Medan Ir Wahid dan Ketua Komisi B DPRDSU.
Menurut Syamsul Maarif, pihaknya sudah meluncurkan enam program khusus untuk pengelolaan pesisir secara terpadu dengan harapan sumber daya pesisir dapat menjadi tumpuan peningkatan perekonomian. Program tersebut yakni Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PLBPM), Coral Reef Management Project (COREMAP) untuk melindungi terumbu karang.
Program lainnya adalah Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) untuk melindungi biota dari kepunahan, Marine Coastal Resources Management Program (MCRMP) yang memfokuskan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP) untuk menyerap tenaga kerja serta Program Mitra Bahari (PMB) yang melibatkan perguruan tinggi, LSM dan swasta.
Khusus Program PLBPM, imbuh Syamsul, mulai dilaksanakan tahun 2006 lalu yang melibatkan 20 kabupaten/kota se-Indonesia. Di Sumatera Utara sendiri, baru Serdang Bedagai yang mendapatkan program ini.
Terumbu Karang Rusak
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propsu Ir Yoseph Siswanto ketika ditanya wartawan soal penanganan terumbu karang menyebutkan, ada sekitar 14 ribu hektar terumbu karang di Sumatera Utara. Dari luas itu, 30 persen di antaranya dalam kondisi rusak berat, 40 persen rusak ringan dan hanya 30 persen dalam keadaan baik.
Untuk penanganan terumbu karang ini, kata Yoseph, pemerintah meluncurkan program COREMAP yang meliputi empat hal yakni, sosialisasi kepada masyarakat yang berpotensi melakukan pengrusakan karang, memberi alternatif usaha kepada nelayan, merehabilitasi karang yang rusak serta monitoring dan pengawasan.
Sumber : http://www1.bumn.go.id/news.detail.html?news_id=19529
(MedanBisnis)
Kekayaan alam kelautan dan perikanan di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di negeri ini. Itu terlihat dari masih banyaknya masyarakat miskin di daerah pesisir.
“Kekayaan alam kelautan dan perikanan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) M Syamsul Maarif dalam acara Sosialisasi, Apresiasi dan Pembinaan Teknis Direktorat Jenderal KP3K di Hotel Tiara Medan, Selasa (3/4).
Menurut Syamsul, selain keterbatasan sumber daya manusia, kondisi itu juga terjadi karena pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di berbagai daerah banyak menghadapi permasalahan seperti illegal fishing, penangkapan yang merusak lingkungan, tingginya harga BBM, konflik antar nelayan dan lainnya.
Sosialisasi dibuka Gubsu diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprovsu Drs H Kasim Siyo MSi, dihadiri pejabat Departemen Perikanan dan Kelautan antara lain Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil Dr Alex SW Retrauban, Kasubdit Tata Ruang Pulau-pulau Kecil DKP Sapta Putra Ginting PhD, Kadis Perikla Propsu IR Yoseph Siswanto, Kadis Perikla Medan Ir Wahid dan Ketua Komisi B DPRDSU.
Menurut Syamsul Maarif, pihaknya sudah meluncurkan enam program khusus untuk pengelolaan pesisir secara terpadu dengan harapan sumber daya pesisir dapat menjadi tumpuan peningkatan perekonomian. Program tersebut yakni Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PLBPM), Coral Reef Management Project (COREMAP) untuk melindungi terumbu karang.
Program lainnya adalah Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) untuk melindungi biota dari kepunahan, Marine Coastal Resources Management Program (MCRMP) yang memfokuskan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP) untuk menyerap tenaga kerja serta Program Mitra Bahari (PMB) yang melibatkan perguruan tinggi, LSM dan swasta.
Khusus Program PLBPM, imbuh Syamsul, mulai dilaksanakan tahun 2006 lalu yang melibatkan 20 kabupaten/kota se-Indonesia. Di Sumatera Utara sendiri, baru Serdang Bedagai yang mendapatkan program ini.
Terumbu Karang Rusak
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propsu Ir Yoseph Siswanto ketika ditanya wartawan soal penanganan terumbu karang menyebutkan, ada sekitar 14 ribu hektar terumbu karang di Sumatera Utara. Dari luas itu, 30 persen di antaranya dalam kondisi rusak berat, 40 persen rusak ringan dan hanya 30 persen dalam keadaan baik.
Untuk penanganan terumbu karang ini, kata Yoseph, pemerintah meluncurkan program COREMAP yang meliputi empat hal yakni, sosialisasi kepada masyarakat yang berpotensi melakukan pengrusakan karang, memberi alternatif usaha kepada nelayan, merehabilitasi karang yang rusak serta monitoring dan pengawasan.
0 komentar:
Posting Komentar