Zona Penduduk:60 Persen Penduduk Bermukim di Pesisir

Tanggal : 22 Desember 2007
Sumber : http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2007122201514418

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Hampir 60 persen penduduk Indonesia bermukim di kawasan pesisir. Salah satu tantangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, belum disepakatinya perbatasan antarnegara dan daerah, sehingga perlu penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Hal itu dikatakan Direktur Pesisir dan Lautan Departemen Kelautan dan Perikanan, Ida Kusuma W., pada konsultasi publik rencana zona wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, di Ruang Tapis Berseri, baru-baru ini.

Menurut Ida, potensi sumber daya alam kelautan Indonesia sangat besar, terdiri dari 17.480 pulau; 95.181 kilometer garis pantai dan 5,8 juta kilometer persegi laut. Selain itu, SDA kelautan Indonesia juga memiliki 80 persen industri dan 75 kota besar berada di wilayah pesisir.

Dari 60 cekungan migas Indonesia, 70 persen berada di laut dengan cadangan minyak bumi 9,1 miliar barel di laut. Perikanan tangkap kurang lebih 6.817 juta ton dan luas lahan budi daya 1.137.756 hektare. "Sumber daya alam kelautan Indonesia juga memiliki potensi kelautan dan kemaritiman, seperti transportasi laut, energi alternatif, deep sea water, dan biofarmakologi," kata Ida, kemarin.

Sedangkan tantangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kata Ida, mengenai batas wilayah laut, Indonesia yang berbatasan dengan 10 negara, 9 negara dan antardaerah belum disepakati batas wilayah laut. Sehingga, diperlukan adanya tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. "Kita baru mencapai kesepakatan batas wilayah dengan Australia)," kata dia.

Untuk itu, kata Ida, saat ini, Indonesia sudah memiliki UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PPK). Undang-undang tersebut mengamanatkan asas pengelolaan wilayah pesisir dan PPK.

Asas pengelolaan meliputi berkelanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Sedangkan proses peneglolaan wilayah pesisir meliputi perencanaan pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian, serta pengelolaan terpadu.

Ida menjelaskan pengelolaan terpadu, yaitu mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antarpemerintah daerah, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat, antara ekositem daratan dan lautan, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen, sesuai dengan pasal 6 UU No. 27/2007.

"Dengan adanya perencanaan penataan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang baik, 50 persen adalah keberhasilan. Namun, kita terkadang sepotong-sepotong dalam membuat perencanaan. Sehingga, hasil yang didapat dalam penataan tersebut menjadi tidak terarah," kata dia.

Ida menjelaskan Bandar Lampung merupakan satu dari enam kabupaten/kota se-Indonesia yang dipilih menjadi objek perencanaan kawasan pesisir oleh pemerintah pusat. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah mencanangkan penyelamatan kawasan pesisir di Bandar Lampung beberapa hari lalu, di PKOR Way Halim.

"Tinggal, bagaimana kita memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan," kata dia.

Sementara, tenaga ahli Pemkot Prof. Ali Kabul Muhi mengatakan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya pesisir dan laut Bandar Lampung, maka rencana zonasi terdiri dari zona pemanfaatan umum, zona pemanfaatan khusus, zona konservasi, dan zona alur.

"Zona-zona tersebut tersebar di 15 lokasi yang memiliki nilai-nilai sumber daya, sasaran pengelolaan, usulan pemanfaatan zona, sampai usulan penggunaan zona yang diperbolehkan," kata Ali Kabul.

Ali Kabul juga mengatakan zonasi wilayah pesisir Kota Bandar Lampung bertujuan untuk mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya saat ini, melalui arahan pemanfaatan jangka panjang, arahan pembangunan dan pengelolaan seluruh sumber daya yang terdapat di wilayah rencana.

"Dengan kata lain, tujuan dari penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir terpadu Kota Bandar Lampung adalah membagi wilayah pesisir yang sesuai dengan peruntukannya, penempatan kegiatan-kegiatan yang saling mendukung dan memisahkan kegiatan yang saling bertentangan," kata dia. n KIM/K-1

DANA RP 71,8 MILIAR UNTUK PERKUAT EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

Tanggal : 19 Desember 2007
Sumber : http://www.depkominfo.go.id/portal/index.php?act=detail&mod=berita&view=1&id=BRT061219165601

Jakarta,19/12/2006 (Kominfo-Newsroom) – Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) memberikan penguatan ekonomi masyarakat pesisir dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp71,8 miliar melalui pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Samudera di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

“Daerah ini memiliki potensi yang sangat besar dan diyakini mampu untuk dapat menjadi penggerak perekonomian daerah,” kata Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kalautan dan Perikanan, Saut P .Hutagalung, di Jakarta, Selasa (19/12).

Untuk itu pada tahun 2006 DKP telah mengalokasikan anggaran ke Prov. Sumatera Barat sebesar Rp71,8 miliar terdiri dari dana dekonsentrasi Rp19,1 miliar, dana alokasi khusus untuk pembangnan kelautan dan perikanan di 18 kab/kota Rp26,77 miliar dan pinjaman luar negeri untuk kegiatan MCRMP dan Coremap Rp9 miliar serta alokasi untuk unit teknis seperti SUPM Pariaman, PPS Bungus dan UPT Karantina Ikan Rp16,93 miliar.

Saut P Hutagalung menambahkan, khusus untuk Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2007 DKP mengalokasikan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan sebesar Rp3,8 miliar diperuntukkan pada kegiatan Perbaikan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masayarakat (PLBPM), pemberdayaan ekonomi masyarakat, kegiatan budidaya, dan konservasi lingkungan laut.

BPR Samudera ini merupakan salah satu unit usaha simpan pinjam masyarakat pesisir yang berfungsi sebagai intermediasi lembaga perbankan dengan masyarakat pesisir.

Kehadiran BPR Pesisir diharapkan mampu menjadi salah satu tonggak kebangkitan ekonomi rakyat menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir. BPR Pesisir ini telah diinisiasi sejak tahun 2003 dan bekerjasama dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai konsultan pendampingnya. Hingga saat ini telah berdiri 9 buah BPR Pesisir di seluruh Indonesia.

Program penguatan perekonomian masyarakat juga dilakukan DKP melalui pembangunan dan pengembangan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP–M3). LEPPM-3 merupakan lembaga pengelola dana bergulir melalui kegiatan simpan pinjam.

Saat ini telah berdiri 278 LEPPM-3 di seluruh Indonesia. Selain membangun lembaga tersebut, dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, DKP juga membangun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Swamitra Mina melalui kerjasama dengan Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri dan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM). Hingga tahun 2006, DKP telah mendirikan 242 LKM Swamitra Mina.

“Selain meningkatkan akses kepada pihak perbankan, DKP juga berupaya untuk menekan biaya operasional melaut,” kata Saut.

Hal ini dilakukan melalui pendirian Kedai Pesisir. Kedai ini bertugas untuk menyediakan segala kebutuhan nelayan baik kebutuhan sehari-hari maupun dalam penyediaan perlengkapan untuk melaut dengan harga yang terjangkau.

DKP melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sejak tahun 2001. Pada tahun 2006 telah mengucurkan dana sebesar Rp132,4 miliar untuk program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

Dana tersebut digunakan untuk tiga program utama, yakni; penguatan modal di 111 kabupaten/kota, pembangunan fasilitas kedai pesisir di 53 kabupaten/kota, dan pembangunan Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di 51 kabupaten/kota. (T.Bhr/toeb)

Partisipasi Perempuan Diperlukan Dalam Mengurangi Kemiskinan

Tanggal :19 Desember 2007
Sumber : http://www.dkp.go.id/content.php?c=4748

Dari Workshop Peningkatan Partisipasi Perempuan Pesisir

Belum lama ini di jakarta telah diselenggarakan Work Shop Peningkatan Partisipasi perempuan Pesisir selama empat hari di wisama PKBI. Hal ini dimaksudkan untuk bagaimana memaksimalkan peran sosial perempuan pesisir dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.

Disadari bahwa sampai saat ini peran perempuan sangat strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam upaya memberikan kesejahteraan di tingkat rumah tangga. Perannya tak tergantikan sebagai ibu bangsa yang jumlahnya hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia, yang sangat potensial sebagai sumberdaya pembangunan. Kedua peran perempuan tersebut masing-masing memerlukan pengetahuan, keterampilan, kesehatan jiwa raga serta wawasan kebangsaan, kebudayaan, keagamaan dan etika agar sebagai ibu bangsa dapat melahirkan generasi penerus yang berkualitas dan sebagai sumberdaya pembangunan yang mampu menjadi tenaga kerja yang professional dan produktif. Dalam kaitan itu maka pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Kesejahteraan rumah tangga terpenuhi maka kemiskinan bangsa pun akan teratasi.

Pemerintah bertekat untuk mempercepat pencapaian penurunan prosentase penduduk miskin menjadi 8,2% pada akhir 2009. Seperti yang tercantum pada RPJMN 2004 – 2009. Sementara itu, MDGs menargetkan prosentase penduduk miskin Indonesia menjadi 7,5 % pada tahun 2015. Untuk mencapai target tersebut langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, perlindungan social dan peningkatan kesempatan berusaha dengan bertumpuh pada aspek pendataan, pendanaan dan kelembagaan

Khususnya dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah pesisir, pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan tidak berdiam diri dalam upaya pemberantasankemiskinan. Berbagai hal telah dilakukan. Antara lain memberikan pelatihan dan workshop Peningkatan Partisipasi Perempuan Pesisir.

Kegiatan workshop Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pengembangan Partisipasi Perempuan Pesisir bertujuan : (1). Mengembangkan partisipasi perempuan pesisir, agar mereka lebih pro-aktif dalam mendukung upaya-upaya pembangunan masyarakat pesisir secara komprehensif; (2). Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam berusaha dan meningkatkan akses perempuan ke sektor permodalan; dan (3). Sebagai media untuk meningkatkan wacana perempuan pesisir

Dengan demikian diharapkan lahirnya perwakilan dari berbagai lembaga pelaksana atau konsultan pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan perempuan berbasis sumber daya kelautan di wilayah pesisir.

Workshop ini diselenggarakan selama 4 (empat hari), dari tanggal 17 – 20 April 2007 di Wisma PKBI, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Peserta berasal dari Lembaga Pelaksana atau Konsultan Pelaksana yang merupakan perwakilan dari 93 Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia. Dari masing-masing Kabupaten/Kota, diwakili oleh 1 orang dari lembaga pelaksana/Konsultan Pelaksana..

Menurut peserta dari Banyuasin pelaksanaan workshop ini menambah wawasan tentang peran perempuan dalam pembangunan nasional, khususnya bagi kita di pesisir. Hal ini diungkapkan karena telah dibekali beberapa materi yang dibawakan oleh tokoh pahlawan perempuan seperti , Ibu Khofifah Indar Parawansa dan dari Kementerian Pemberdayaan Permuan turut membangkitkan semangat agar kita perempuan jangan berdiam diri.

Dari hasil presentasi dan diskusi yang telah dilaksanakan pada acara Workshop Pengembangan Partisipasi Perempuan Pesisir, telah dihasilkan beberapa rumusan yang merupakan output dari pelaksanaan kegiatan workshop Pengembangan Partisipasi Perempuan Pesisir, sebagai berikut :

• Diperlukan suatu kebijakan dan program pembiayaan, KUMK yang berbasis gender sehingga mampu memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam menjembatani pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan lembaga keuangan khususnya perbankan

• Perlunya penerapan iptek dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sehingga perempuan pesisir mampu meningkatkan kemampuan manajerial, ketrampilan dan produktivitas dalam pemanfaatan sumberdaya.

• Perlunya koordinasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi karena program pembangunan perempuan pesisir merupakan program lintas bidang.

• Perlu adanya database tentang perempuan pesisir sehingga dapat diidentifikasi pokok-pokok persoalan yang dihadapi perempuan pesisir di Indonesia

• Perlunya diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan pesisir dalam memperoleh akses, manfaat, serta keikutsertaan dalam berbagai jenis program pendidikan agar kesenjangan gender dapat dihilangkan

• Program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan partisipasi perempuan pesisir perlu dipusatkan di satu desa lokasi dalam Kabupaten/Kota.

• Perlunya dibangun jejaring perempuan pesisir di tingkat lokal agar perempuan pesisir memiliki akses terhadap informasi baik terhadap program-program DKP maupun terhadap program-program sejenis di luar DKP (BT)

Sumber : Direktorat PEMP Ditjen KP3K

Kedai Pesisir, Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Tanggal : 12 Desember 2007
Sumber : http://www.beritabali.com/?reg=&kat=&s=news&id=200712120001

Denpasar, Keberaadan Nelayan di Kota Denpasar terus mendapat perhatian dari Pemkot Denpasar, kehidupannya yang masih jauh dari sejahtera terus diberdayakan dengan memberikan sejumlah bantuan, salah satunya adalah pembangunan Kedai Pesisir yang peresmiannya dilakukan oleh Sekkot Denpasar Drs. Nyoman Aryana, Msi. Mewakili Walikota Puspayoga Rabu (12/12) di pantai Matahari Terbit Desa Sanur Kaja.

Peresmian Kedai Pesisir ini juga dihadiri Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Bali Ir. IB. Wisnawa Manuaba Msi., Kadis Pertanian dan Kelautan Kota Denpasar Ir. Nengah Udiarsa, Msi. serta para Nelayan di Desa Sanur Kaja.

Kedai yang dikelola Kelompok Nelayan Mina Sari Asih menyediakan berbagai keperluan nelayan untuk penangkapan ikan serta kebutuhan sembako. Sekkot Aryana mengatakan dengan dibangunnya kedai pesisir akan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan melaut bagi masyarakat pesisir dengan harga yang relatif murah.

Dia mengatakan Pemkot Denpasar melalui Dinas Pertanian dan Kelautan telah mengambil berbagai kebijakan untuk memberdayakan masyarakat pesisir, diantaranya melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

“Program ini telah berjalan sejak tahun 2001, dan tahun ini sudah memasuki periode ketiga, dimana periode ini merupakan periode diversifikasi usaha dari program PEMP,” kata Aryana.

Program Kedai Pesisir lanjut Aryana diimplementasikan untuk menjawab permasalahan masyarakat pesisir seperti sulitnya mendapatkan alat-alat penangkapan ikan, disamping jarak yang cukup jauh juga harga yang relatif lebih mahal.

“Dengan adanya kedai pesisir ini yang dikelola oleh kelompok nelayan tentu tidak terlalu sulit untuk mendapatkan alat-alat melaut disamping dari segi harga juga dapat ditekan,” ujar mantan Kadis Capil ini.

Ia mengharapkan dengan Kedai ini kehidupan para nelayan dapat berkembang sehingga memotivasi semangat kerja nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Sementara itu Kadis Pertanian dan Kelautan Kota Denpasar Ir. Nengah Udiarsha mengatakan pengadaan pembangunan kedai pesisir beserta kelengkapannya ini merupakan sinergi antara pemerintah pusat melaui Departemen Kelautan dan Perikanan
dengan Pemkot Denpasar.

Pembangunan kedai pesisir ini kata Udiarsha menghabiskan biaya sebesar 350 juta rupiah. Untuk Kota Denpasar demikian Udiarsha sudah dibangun dua kedai pesisir, satunya lagi di Kelurahan Serangan yang dibangun tahun 2005 lalu.

Manjer Kedai Pesisir Made Ade mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah, “Dengan adanya kedai ini akan sangat membantu masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhanya. Kami berharap mudah-mudahan dengan kedai ini kehidupan para nelayan dapat lebih sejahtera,” katanya.

Bupati Mamuju Serahkan Bantuan Kepada Nelayan

Tanggal : 12 Desember 2007
Sumber : http://www.mamujukab.go.id/view.php?id=114

Dalam rangka peningkatan produktifitas masyarakat pesisir Bupati Mamuju Drs. H Suhardi Duka memberikan bantuan senialai ratusan juta rupiah untuk para nelayan dan para petani keramba se-Kabupaten Mamuju yang dipusatkan di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Sumare. (05/12).

Sebagai leading sektor kegitan ini, Kepala Bappeda Drs. Ramli Abdullah MM, menjelaskan bahwa pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) Budidaya karamba, KUB Budidaya Rumput laut, KUB Penangkapan ikan, dan KUB pengolahan Ikan sebagai anggota TP-UPP Kabupaten Mamuju pada kegiatan percepatan produksi serta percepatan pembangunan pusat pertumbuhan daerah tertinggal (P4DT) di Kabupaten Mamuju, adalah upaya untuk meningkatkan produktifitas masyarkat pesisir.

Berdasarkan surat keputusan tim koordinasi dan pengendali, No. 050/74/V/2007/Bappeda pada tanggal 16 Mei 2007, maka usaha budidaya karamba mendapatkan alokasi bantuan sebesar 400 juta rupiah yang di sebar ke delapan kelompok. KUB ini di ketuai oleh Muh. Asdar yang membawahi anggota yang seluruhnya berada di kecamatan Simkep.

Sementara untuk KUB usaha Budidaya rumput laut dialokasikan dana sebesar 175 Juta untuk 14 kelompok. usaha penangkapan ikan sebanyak 7 kelompok dengan alokasi dana sebesar 196 Juta yang tersebar di 3 kecamatan yakni Kecamatan Mamuju, Simkep, dan Tapalang Barat.dan terakhir adalah usaha pengolahan ikan mendapat bantuan sebesar 29 Juta Rupiah.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mamuju H Suhardi Duka MM, kepada masing masing ketua kelompok dilanjutkan dengan peninjauan langsung bantuan berupa kapal penangkap ikan, seraya berharap bahwa bantuan yang diberikan benar-benar digunakan guna kepentingan para petani nelayan yang ada di daerah pesisir sehingga nantinya dapat mengangkat derajat hidup kearah yang lebih baik.

Semarang: tambak terancam

Tanggal : 7 Desember 2007
Sumber : http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2007/12/071207_studentssemarang.shtml

Mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang, mengunjungi kawasan pesisir yang sering tergenang air laut dan menilik pengaruhnya terhadap hasil tambak.

Mendengar nama Semarang, mungkin anda ingat bandeng prestonya. Namun puluhan hektar tambak di pesisir Semarang banyak yang rusak karena terjangan intrusi air laut atau yang disebut penduduk setempat sebagai "rob".

Hasil tambak penduduk di pesisir Semarang ini termasuk bandeng, gurame dan udang.

"Dulu banyak tambak di sini, tapi sekarang sudah banyak hilang karena banjir rob. Tambak ini hasilnya macam-macam, ada bandeng, udang.

Dulu banyak tambak di sini, tapi sekarang sudah banyak hilang karena banjir rob Darmo, nelayan tambak di Semarang

"Ratusan hektar rusak karena rob," kata pak Darmo, nelayan di Tambak Lorok, salah satu kawasan tambak di pesisir Semarang kepada Clara Novita Anggraini dari Universitas Diponegoro.

Intrusi air laut ini, bagi para nelayan berarti bencana, karena penghasilan mereka tersapu banjir.

Masalah klasik

Rob sebenarnya merupakan masalah klasik yang sudah sejak dulu terjadi di Semarang.

Namun pakar lingkungan dari Univesitas Diponegoro, DR Robert Kodoatie mengatakan pemanasan global yang menyebabkan naiknya permukaan air laut akan menyebabkan rob bertambah parah.

Pemanasan global akan mempercepat tenggelamnya Semarang DR Robert Kodoatie, pakar lingkungan Undip, Semarang

"Tanpa global warning (pemanasan global), permukaan akan turun terus sampai empat meter. Kalau Semarang tenggelam, khususnya daerah rob, perkiraannya, ya.

"Kapan? Dihitung saja, ada kawasan yang turun 10 cm pertahun, jadi untuk 10 tahun ke depan, tinggal dihitung saja.

"Dengan global warming akan tambah parah. Permukaan air laut jadi tambah tinggi, dan mempercepat Semarang tenggelam," kata Robert Kodoatie.

Rob memang bukan hanya merugikan para nelayan.

Rob yang setiap hari bertambah parah ini juga mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat kota Semarang dan sekitarnya. Salah satunya adalah kemacetan jalur pantai utara Jawa.

Di kawasan yang tergenang ini, selain pasar, ribuan rumah penduduk, juga terdapat sejumlah fasilitas umum lain, seperti sekolah, dan pusat kesehatan masyarakat. Kesehatan penduduk juga terancam.

Tambak rusak

Pemerintah kota harus melakukan penyemprotan rutin, karena genangan air yang terjadi merupakan ancaman dalam bentuk berbagai penyakit, terutama penyakit kulit dan demam berdarah.

Ida Purnomowati dari Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Kota Semarang mengatakan banyak tambak yang rusak di kawasan pesisir Semarang.

"Di daerah kecamatan Tugu saja ada kurang lebih 110 hektar, tambak yang tidak dapat difungsingkan lagi untuk tahun 2006-2007. Ini tentunya memprihatinkan," kata Ida Purnomowati dari Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP.

Untuk menangani rob, Ida Purnomowati mengatakan pihaknya melakukan gerakan bersih pantai dan laut. Selain untuk mengatasi dampak rob di pantai, kata Ida, langkah itu juga menangani dampak rob di daratan.

Namun, Robert Kodoatie menilai sampai saat ini belum ada langkah yang jelas untuk menangani rob.

Di kecamatan Tugu saja, 110 hektar tambak tidak dapat difungsikan lagi Ida Purnomowati, Dinas Kelautan dan Perikanan Semarang

"Persoalan ini kan sudah lama, tetapi belum ada cara yang tepat untuk menanganinya. Masih mempertahankan sistem lama, dengan melakukan drainase ke laut, padahal permukaan air laut sekarang lebih tinggi. Jadi kan sulit," kata Robert.

Di kawasan tambak sendiri, para nelayan banyak yang mencari pekerjaan lain untuk menyambung hidup, karena banjirnya tambak mereka.

"Kalau seperti saya, bisa ngelas atau konstruksi, ya saya kerjakan. Kalau tidak punya ketrampilan, ya jadi tukang batu atau ngenek," kata Doyok, seorang penduduk di Tambak Lorok.

Pemerintah kota sendiri, kata Ida Purnomowati, antara lain mencoba memperkenalkan diversifikasi usaha kepada para nelayan tambak.

"Kami mencoba memperkenalkan budidaya lain ke para nelayan. Kami pernah ajak nelayan tambak untuk melakukan budidaya rumput laut. Ini salah satu alternatif lain, karena rusaknya tambak akibat rob," kata Ida.

Data resmi menunjukkan 70% produksi bandeng bukan lagi dari Semarang.

Akankah Semarang kehilangan bandeng prestonya suatu saat nanti?

Potensi Tak Berkembang, Masyarakat Tetap Tertinggal

Tanggal : 4 Desember 2007
Sumber : http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&dn=20071204140236

KabarIndonesia - Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Ketapang Drs. Hasurungan Siregar ditemui di ruang kerjanya saat mempersiapkan penyelenggaraan Hari Bahari Nusantara tahun 2007 mengungkapkan bahwa, Kabupaten Ketapang merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak pulau, pesisir dan lautan. Pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah adanya dinamisasi dan tuntutan dunia internasional untuk menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.

"Melalui Hari Bahari Nusantara tahun 2007 ini kita perlu mensosialisasikan dan memperkenalkan kepada masyarakat tentang, pentingnya pelestarian sumberdaya alam laut, pesisir dan pulau-pulau kecil," katanya menurut Siregar, pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil selama ini memang didasarkan adanya isu-isu strategis. Isu-isu tersebut diantaranya adalah masalah kemiskinan masyarakat pesisir, konflik penggunaan ruang, penurunan kualitas lingkungan pesisir, potensi sumberdaya pulau-pulau kecil yang belum dimanfaatkan secara optimal, penanganan pulau-pulau di daerah perbatasan serta pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan yang belum optimal. "Sebenarnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sejatinya merupakan kawasan yang secara hayati sangat produktif, "Sangat mengenaskan ibarat tikus yang mati di lumbung padi. Para masyarakat pesisir tersebut menderita kemiskinan di daerah yang sebenarnya mempunyai potensi besar untuk peningkatan taraf hidup mereka. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas SDM, terbatasnya akses terhadap sumber modal, teknologi, informasi dan pasar serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan alokasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil" lanjutnya.

Para nelayan kecil menurutnya sangat rentan terhadap eksternalitas sektor ekonomi seperti penurunan produktivitas ikan akibat eksploitasi berlebihan atau kerusakan ekosistem. Perilaku konsusmtif dari sebagian nelayan juga mem-persulit upaya pengentasan kemiskinan. Selama ini masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pemasaran ikan dan pengolah hasil laut, serta masyarakat pesisir lainnya menggantungkan kehidupannya dari sumber daya kelautan dan perikanan.

Pemerintah Berdayakan Nelayan Korban Gempa dan Tsunami

Tanggal : 03 Desember 2007
Sumber : http://www.tempointeractive.com/hg/nusa/jawamadura/2007/12/03/brk,20071203-112772,id.html

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:
Untuk kembali memulihkan aktifitas kepariwisataan di daerah yang terkena bencana gempa bumi dan tsunami di Daerah Istimewa Yogyakarta 27 Mei 2006 serta tsunami di pantai Selatan Jawa 17 Juli 2006, maka Departemen Kebudayaan dan Pariwisata terus mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dan nelayan di sekitar daerah bencana.

Hal ini sekaligus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemulihan dan pengembangan usaha-usaha ekonomi masyarakat tersebut. Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Depbudpar Sambujo Parikesit mengatakan kegiatan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan paska gempa dan tsunami di pantai selatan Jawa dilaksanakan di tiga lokasi yaitu Pantai Depok, Bantul Yogyakarta, Pantai Teluk Penyu Cilacap serta Pantai Pangandaran di Ciamis.

"Kegiatan pelatihan dan pemberdayaan ini kita laksanakan di tiga lokasi yaitu pantai Depok, Teluk
Penyu dan Pangandaran," kata Sambujo dalam Pembukaan Pelatihan Usaha warung makan di pantai Depok Bantul Yogyakarta, Senin (3/11).

Menurut Sambujo, target sasaran pelatihan pemberdayaan di pantai Depok adalah pelaku usaha warung makan dan fokus materi pelatihan yaitu diversifikasi menu dan bahasa Inggris. Sementara untuk Teluk Penyu, sasaran pelaku usaha pengolahan ikan dengan fokus materi pelatihan desain kemasan dan pemasaran. Dan untuk pantai Pangandaran dengan target sasaran pelaku usaha konveksi dengan fokus materi pelatihan desain produk konveksi dan pemasaran.

"Di pantai Depok ini baru yang pertama kali, nanti berlanjut ke Cilacap dan Ciamis," tambah Sambujo di
hadapan peserta pelatihan. Sambujo menambahkan, untuk pelatihan usaha warung makan di Depok ini akan berlangsung dari 3-4 Desember, 7 Desember di Cilacap dan 11-12 Desember di pantai Pangandaran. Ia menegaskan dilakukannya pelatihan ini dapat membangkitkan motivasi dan semangat masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah yang terkait dengan pariwisata di lokasi yang terkena
dampak bencana. Mereka diharapkan dapat tetap optimis dan mengembangkan kreatifitas serta inovasi dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.

"Dengan demikian semoga tahun 2008 depan bertepatan dengan Visit Indonesia Year kita sudah siap segalanya. Dan target 7 juta wisatawan mancanegara seperti yang kita harapkan akan bisa tercapai," tegasnya.

Pemerintah Berdayakan Nelayan Korban Gempa dan Tsunami

Tanggal : 03 Desember 2007
Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2007/12/03/brk,20071203-112772,id.html

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:

Untuk kembali memulihkan aktifitas kepariwisataan di daerah yang terkena bencana gempa bumi dan tsunami di Daerah Istimewa Yogyakarta 27 Mei 2006 serta tsunami di pantai Selatan Jawa 17 Juli 2006, maka Departemen Kebudayaan dan Pariwisata terus mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dan nelayan di sekitar daerah bencana.

Hal ini sekaligus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemulihan dan pengembangan usaha-usaha ekonomi masyarakat tersebut. Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Depbudpar Sambujo Parikesit mengatakan kegiatan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan paska gempa dan tsunami di pantai selatan Jawa dilaksanakan di tiga lokasi yaitu Pantai Depok, Bantul Yogyakarta, Pantai Teluk Penyu Cilacap serta Pantai Pangandaran di Ciamis.

"Kegiatan pelatihan dan pemberdayaan ini kita laksanakan di tiga lokasi yaitu pantai Depok, Teluk Penyu dan Pangandaran," kata Sambujo dalam Pembukaan Pelatihan Usaha warung makan di pantai Depok Bantul Yogyakarta, Senin (3/11).

Menurut Sambujo, target sasaran pelatihan pemberdayaan di pantai Depok adalah pelaku usaha warung makan dan fokus materi pelatihan yaitu diversifikasi menu dan bahasa Inggris. Sementara untuk Teluk Penyu, sasaran pelaku usaha pengolahan ikan dengan fokus materi pelatihan desain kemasan dan pemasaran. Dan untuk pantai Pangandaran dengan target sasaran pelaku usaha konveksi dengan fokus materi pelatihan desain produk konveksi dan pemasaran.

"Di pantai Depok ini baru yang pertama kali, nanti berlanjut ke Cilacap dan Ciamis," tambah Sambujo di hadapan peserta pelatihan.

Sambujo menambahkan, untuk pelatihan usaha warung makan di Depok ini akan berlangsung dari 3-4 Desember, 7 Desember di Cilacap dan 11-12 Desember di pantai Pangandaran. Ia menegaskan dilakukannya pelatihan ini dapat membangkitkan motivasi dan semangat masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah yang terkait dengan pariwisata di lokasi yang terkena dampak bencana. Mereka diharapkan dapat tetap optimis dan mengembangkan kreatifitas serta inovasi dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.

"Dengan demikian semoga tahun 2008 depan bertepatan dengan Visit Indonesia Year kita sudah siap segalanya. Dan target 7 juta wisatawan mancanegara seperti yang kita harapkan akan bisa tercapai," tegasnya.