INDUSTRI PERIKANAN HARUS BISA ATASI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

Tanggal : 23 Mei 2007
sumber : http://situbondo.go.id/pemda/index.php?option=com_content&task=view&id=1261&Itemid=162

Industri perikanan di Indonesia khususnya di Jatim, hasilnya harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu mengatasi kemiskinan dan mengurangi pengangguran utamanya bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai.

---

Gubernur Jatim, H Imam Utomo saat membuka Rapat Kerja (Raker) Kelembagaan Perikanan dan Kelautan se-Jatim di Hotel Equator Surabaya, Selasa (22/5) mengatakan, Jawa Timur dengan panjang pantai mencapai 2.000 km berpotensi akan hasil laut secara melimpah, namun hingga kini masih belum dimanfaatkan dan digali secara maksimal oleh masyarakat khususnya nelayan, sehingga banyak nelayan-nelayan yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.



Agar para nelayan bisa hidup makmur dan sejahtera, maka perlu dibentuk kelompok beranggotakan 15-20 orang dan mempunyai kapal besar. Hanya dengan begitu, nelayan akan mampu berlayar mencari ikan hingga 12 mil dan mampu menghasilkan tangkapan yang banyak pula.



Saat ini, Jatim dihadapkan pada lima permasalahan bidang perikan dan kelautan di antaranya embargo produk-produk perikanan oleh Uni Eropa serta kemiskinan dan pengangguran para nelayan, kurangnya modal usaha, harga jual hasil tangkapan ikan yang tidak stabil serta adanya konflik antara nelayan di daerah. Adanya pasar global dan acaman embargo dari negara pengimpor perikanan akan menggangu impor ikan khususnya ke negera-negara Eropa. Untuk itu, pemerintah perlu menyikapi dengan cermat dan mencarikan jalan keluar yang bisa menguntungkan ke dua belah pihak.



Menurut data, impor ikan Indonesia ke negara-negara Eropa, Amerika dan Asia pada 2005 mencapai 1 miliar dolar AS, di mana 25% nya berasal dari Jatim. Bahkan dengan hasil itu, Jatim mendapatkan penghargaan dari Presiden RI bidang pelayanan publik nasional pengujian mutu hasil perikanan 2006.



Untuk masyarakat miskin, dari jumlah sekitar 10 juta jiwa di Jatim, 900 ribu masih dalam kondisi menganggur dan sebagian besar adalah nelayan yang hidup di pesisir pantai karena terlilit utang rentenir. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan modal yang cukup bagi para nelayan serta adanya kemudahan untuk mengakses perbankan. ”Ini adalah tugas Bank Jatim untuk menjawab permasalahan bagi para nelayan Jatim,” katanya.



Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, Ir Kardani mengatakan, pembangunan perikanan dan kelautan di Jatim berpotensi untuk menjadi salah satu tumpuan pemulihan perekonomian baik secara nasional maupun regional. Selain itu, akan dapat meningkatkan perekonomian kerakyatan di pedesaan, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan serta mempercepat tumbuhnya sumber daya manusia.



Hasil pembangunan produksi perikanan di Jatim pada 2006 sekitar 546,98 juta ton atau mengalami kenaikan 9,11% dibanding tahun 2005 sebesar 500,462 juta ton. Produksi ini paling banyak dihasilkan dari usaha penangkapan ikan di laut yang mengalami kenaikan 14,24% karena melimpahnya ikan Lemuru di Selat Bali, keberhasilan penggunaan rumpon, penggunaan alat bantu penangkapan serta dampak dari moderenisasi armada perikanan.



Melimpahnya produksi ikan berdampak pada naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim pada 2006 mencapai Rp 13,6 miliar atau 148,83% dari yang ditargetkan Rp 9,150 miliar. Berdasar data Disperindag Jatim, ekspor produksi perikanan pada 2006 mencapai 505,471 juta dolar AS atau naik 5,35% dibanding 2005.



Selain peningkatan hasil ekspor, Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman embargo dari Uni Eropa, karena tidak dapat memenuhi persyaratan jaminan mutu dari negara-negara pembeli khususnya dari Eropa. Untuk mengatasinya, Departemen Perikanan dan Kelautan RI telah berusaha membantu berupa alat pendekteksi bahan pengawet seharga Rp 5 miliar yang dipasang di laboratorium Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim.



Khusus Jatim, permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala adalah belum tersedianya dana sosial untuk mengatasi kesulitan para nelayan pada saat musim paceklik karena tidak bisa melaut saat cuaca buruk. Untuk itu, Pemprop Jatim mengajak kabupaten/kota untuk segera membentuk koperasi nelayan dengan bunga murah.