Tanggal: 19 Januari 2008
Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/berita/0801/19/eko02.html
Cilacap-Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menegaskan, pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama terhadap nelayan seperti halnya petani. Indonesia adalah negara maritim, sehingga porsi anggaran untuk sektor kelautan dan perikanan juga harus besar.
”Selama ini negara sudah terbentuk dengan paradigma agraris, sehingga negara cenderung mengabaikan sektor kelautan,” sesal Ketua Umum HNSI Yusuf Solichin Martadiningrat, Jumat (18/1).
Yusuf menyebutkan bentuk perlakuan yang tidak adil itu terlihat dari pemberian subsidi yang sangat besar terhadap pertanian, seperti subsidi pupuk, benih, dan obat-obatan. Di lain pihak, lanjutnya, perikanan hampir tidak mendapat subsidi. Yang diperoleh hanya subsidi solar untuk nelayan, dengan harga Rp 4.300 per liter, itu pun suplainya tersendat-sendat. Akibatnya, nelayan mencampur solar dengan minyak tanah meski diketahui hal itu dapat mempercepat kerusakan mesin.
”Nelayan tidak punya pilihan lain, karena pasokan terbatas mereka mencampur solar dengan minyak tanah. Kenaikan harga BBM akan mematikan nelayan,” kata Yusuf yang baru terpilih sebagai ketua umum HNSI pada Desember 2007.
Menurutnya, nelayan selama ini termarginalkan sehingga kemiskinan sangat melekat dengan nelayan. Kemiskinan membuat nelayan lebih banyak menjadi buruh nelayan, sebab tidak memiliki modal dan alat produksi yang memadai.
Ia menegaskan nelayan harus mendapat kemudahan berusaha, karena itu pemerintah berperan memfasilitasinya. Pemerintah, lanjutnya, bisa memberika insentif atau bantuan dalam bentuk lain untuk memberdayakan nelayan.
Hal yang juga disoroti Yusuf adalah pemberantasan illegal fishing (pencurian ikan) yang salah kaprah. Dia menegaskan banyak nelayan yang dianggap melakukan pencurian ikan, padahal nelayan tidak sepatutnya dituduh seperti itu, sebab lokasi mereka menangkap ikan masih di wilayah Indonesia.
“Kita setuju nelayan harus patuh, tapi aparat hendaknya juga jangan memperlakukan mereka seolah pencuri ikan. Kapal-kapal asing yang beroperasi di wilayah laut Indonesia yang harus diawasi,” tegas Yusuf.
(naomi siagian)
Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/berita/0801/19/eko02.html
Cilacap-Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menegaskan, pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama terhadap nelayan seperti halnya petani. Indonesia adalah negara maritim, sehingga porsi anggaran untuk sektor kelautan dan perikanan juga harus besar.
”Selama ini negara sudah terbentuk dengan paradigma agraris, sehingga negara cenderung mengabaikan sektor kelautan,” sesal Ketua Umum HNSI Yusuf Solichin Martadiningrat, Jumat (18/1).
Yusuf menyebutkan bentuk perlakuan yang tidak adil itu terlihat dari pemberian subsidi yang sangat besar terhadap pertanian, seperti subsidi pupuk, benih, dan obat-obatan. Di lain pihak, lanjutnya, perikanan hampir tidak mendapat subsidi. Yang diperoleh hanya subsidi solar untuk nelayan, dengan harga Rp 4.300 per liter, itu pun suplainya tersendat-sendat. Akibatnya, nelayan mencampur solar dengan minyak tanah meski diketahui hal itu dapat mempercepat kerusakan mesin.
”Nelayan tidak punya pilihan lain, karena pasokan terbatas mereka mencampur solar dengan minyak tanah. Kenaikan harga BBM akan mematikan nelayan,” kata Yusuf yang baru terpilih sebagai ketua umum HNSI pada Desember 2007.
Menurutnya, nelayan selama ini termarginalkan sehingga kemiskinan sangat melekat dengan nelayan. Kemiskinan membuat nelayan lebih banyak menjadi buruh nelayan, sebab tidak memiliki modal dan alat produksi yang memadai.
Ia menegaskan nelayan harus mendapat kemudahan berusaha, karena itu pemerintah berperan memfasilitasinya. Pemerintah, lanjutnya, bisa memberika insentif atau bantuan dalam bentuk lain untuk memberdayakan nelayan.
Hal yang juga disoroti Yusuf adalah pemberantasan illegal fishing (pencurian ikan) yang salah kaprah. Dia menegaskan banyak nelayan yang dianggap melakukan pencurian ikan, padahal nelayan tidak sepatutnya dituduh seperti itu, sebab lokasi mereka menangkap ikan masih di wilayah Indonesia.
“Kita setuju nelayan harus patuh, tapi aparat hendaknya juga jangan memperlakukan mereka seolah pencuri ikan. Kapal-kapal asing yang beroperasi di wilayah laut Indonesia yang harus diawasi,” tegas Yusuf.
(naomi siagian)
0 komentar:
Posting Komentar